Fakta di lapangan menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penanganan kasus narkoba di Lampung. Sementara masyarakat kecil yang terjerat narkoba ditindak tegas, terdapat indikasi perlakuan berbeda terhadap oknum-oknum tertentu yang memiliki posisi sosial atau ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini menciptakan standar ganda yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Peredaran narkoba di Lampung yang masih marak menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan BNN Provinsi Lampung selama ini belum efektif. Operasi-operasi yang dilakukan terkesan reaktif dan parsial, bukan pendekatan komprehensif yang menyasar akar permasalahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Beredarnya informasi mengenai kasus yang melibatkan pengurus organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Lampung yang kemudian dibebaskan tanpa proses hukum yang jelas menimbulkan pertanyaan serius. Jika informasi ini benar, hal ini merupakan bentuk diskriminasi yang sangat merugikan prinsip keadilan. Setiap warga negara, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau afiliasi organisasi, harus diperlakukan sama di hadapan hukum.
Praktik seperti ini tidak hanya melanggar asas keadilan, tetapi juga memberikan sinyal berbahaya kepada masyarakat bahwa hukum dapat “dibeli” atau “dinegosiasikan” berdasarkan koneksi dan status sosial.
Kondisi yang terjadi saat ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam kepemimpinan BNN Provinsi Lampung. Kepala BNN Provinsi Lampung perlu melakukan introspeksi mendalam dan mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya jika memang tidak mampu menjalankan tugas dengan integritas dan profesionalisme yang diharapkan.
Reformasi kepemimpinan diperlukan untuk:
- Mengembalikan kredibilitas institusi
- Memastikan penegakan hukum yang adil dan konsisten
- Meningkatkan efektivitas operasi anti-narkoba
- Membangun kembali kepercayaan publik
Sebagai Putra Daerah dan warga Lampung yang peduli terhadap masa depan daerah, saya menuntut:
- Transparansi Penuh: BNN Provinsi Lampung harus memberikan klarifikasi publik mengenai penanganan kasus-kasus yang menuai kontroversi, termasuk mekanisme pembebasan tersangka dan dasar hukum yang digunakan.
- Audit Internal: Perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap kinerja BNN Provinsi Lampung, termasuk review terhadap semua kasus yang ditangani dalam 2-3 tahun terakhir.
- Reformasi Sistem: Implementasi sistem pengawasan yang lebih ketat dan mekanisme check and balance yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
- Pergantian Kepemimpinan: Jika terbukti adanya kelalaian atau pelanggaran etik, kepala BNN Provinsi Lampung harus bertanggung jawab dengan mundur dari jabatannya.
Lemahnya penegakan hukum narkoba berdampak langsung terhadap generasi muda Lampung. Ketika hukum tidak ditegakkan secara konsisten, hal ini menciptakan preseden berbahaya yang dapat memperparah penyebaran narkoba di kalangan remaja dan mahasiswa.
Lampung memerlukan pemimpin BNN yang berintegritas, tegas, dan tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Generasi muda Lampung berhak mendapatkan perlindungan maksimal dari ancaman narkoba.
Saatnya BNN Provinsi Lampung melakukan reformasi total. Jika kepemimpinan saat ini tidak mampu memberikan perubahan signifikan, maka pergantian kepemimpinan menjadi solusi yang tidak dapat dihindari lagi.
Masyarakat Lampung tidak akan berdiam diri melihat institusi yang seharusnya melindungi malah berpotensi melanggengkan ketidakadilan. Kami menuntut akuntabilitas penuh dan komitmen nyata untuk memberantas narkoba tanpa pandang bulu.
Lampung layak mendapatkan pemimpin BNN yang bersih, tegas, dan berintegritas. Jika tidak sanggup, silakan mundur dan beri kesempatan kepada yang lebih kompeten.
