Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Lampung Kota Bandar Lampung melayangkan ultimatum kepada Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana. Organisasi kemasyarakatan tersebut menuntut adanya langkah konkret penanganan banjir dalam kurun waktu satu pekan ke depan, atau siap menggelar Konsolidasi Akbar sekaligus menempuh jalur hukum ke pemerintah pusat.
Pernyataan tegas itu disampaikan langsung oleh Ketua DPC Laskar Lampung Kota Bandar Lampung, Destra Yudha S., S.H., M.Si., pada Jumat (6/3).
“Terus terang, kita sudah muak. Setelah di tangan Eva, Bandar Lampung ini jadi apa? Amburadul, begitulah kenyataannya. Tidak mengerti lagi kita maunya apa Wali Kota ini,” ujar Destra.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Destra menilai buruknya penanganan banjir merupakan cerminan dari lemahnya tata kelola pemerintahan. Menurutnya, kepemimpinan yang tidak tegas telah membuat seluruh roda pemerintahan berjalan secara normatif tanpa terobosan nyata.
“Pemimpinnya seperti tidak punya kemampuan. Akhirnya semua berjalan normatif. Untuk kali ini tidak bisa dibiarkan, harus kita selesaikan,” tegasnya.
Destra juga mempersoalkan kebijakan hibah anggaran puluhan miliar rupiah kepada instansi vertikal, sementara kebutuhan internal Pemerintah Kota Bandar Lampung sendiri dinilai masih banyak yang belum terpenuhi. Ia menyebut masih terdapat sejumlah kegiatan dan proyek yang pembayarannya tertunda.
“Untuk apa menghibahkan anggaran puluhan miliar ke instansi vertikal, sementara intern Pemkot Bandar Lampung saja masih banyak kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi?, nanti akan kita diskusikan lagi dan kita kawal ke Kemendagri terkait tata kelola pemerintahan dan penggunaan Anggaran,” paparnya.
Lebih lanjut, Destra menegaskan bahwa Laskar Lampung Kota Bandar Lampung akan turun langsung melakukan konsolidasi ke masyarakat hingga ke tingkat RT di masing-masing kelurahan.
Selain itu, pihaknya juga mendesak DPRD Kota Bandar Lampung untuk segera memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan DPRD, Laskar Lampung, dan Wali Kota secara langsung bukan melalui perwakilan.
“Tidak ada perwakilan-perwakilan. Wali Kota wajib hadir menemui kami di RDP agar semuanya jelas. Jangan jadi kebiasaan kalau bicara soal persoalan rakyat, selalu diwakili. Saya tunggu di meja RDP,” pungkas Destra. (Jay)
