Your blog category
Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan komitmen kuat dalam mendukung pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) XX/Radin Inten di Provinsi Lampung. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M.,…
PENULIS : HANIF Jika dibiarkan, bentuk normalisasi aliran anggaran tenaga ahli yang menyedot APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran (TA) 2025 yang merupakan sisa Renja…
Front Aksi Anti Gratifikasi (FAGAS) menyebut bahwa penelantaran pasien di RSUDAM merupakan kejahatan kemanusiaan. Apapun alasannya hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Ketua FAGAS, Fadli Khoms, S.H,i menerangkan bahwa, kasus penelantaran…
Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKS, Syukron Muchtar, menyampaikan urgensi kepada seluruh elemen, termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, untuk bersama-sama menghadang laju gerakan LGBT di Provinsi Lampung.…
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan memimpin rapat koordinasi pemantapan aplikasi Lampung In sebagai pusat layanan digital yang terintegrasi, yang berlangsung di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kantor Gubernur,…
Aliansi Tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asal Lampung yakni Komunitas Aksi Rakyat (Akar), Koalisi Rakyat Madani (Keramat), dan Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (Pematank), menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan…
Gelar Pelepasan Purna Bhakti Kadis Lingkungan Hidup, Pemprov Lampung Apresiasi Dedikasi dan Capaian Selama Bertugas Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar acara Pelepasan Purna Bhakti Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi…
Salah satu peraturan yang mengatur demonstrasi adalah UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam undang-undang ini, demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau…
Memungut biaya atau pungutan liar kepada calon pekerja dapat dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan dapat dikategorikan pula sebagai bentuk Eksploitasi, Diskriminasi dan Pelanggaran hak untuk bekerja. Dan…
Bandarlampung – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung meminta pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan penyerapan jagung yang mensyaratkan kadar air maksimal 14 persen. Hal ini dinilai menyulitkan petani dan membuat mereka…
