Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada Selasa (10/3). Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyulloh Cokro bersama ratusan kader PMII dari berbagai wilayah.
Aksi ini merupakan bentuk sikap tegas PB PMII terhadap dinamika geopolitik global yang dinilai semakin mengancam kedaulatan ekonomi, data, dan sumber daya alam Indonesia, serta sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan kemanusiaan dan keadilan global.
Dalam orasinya, Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyulloh Cokro, menegaskan bahwa Indonesia harus berdiri tegak sebagai negara berdaulat yang tidak tunduk pada kepentingan politik dan ekonomi global yang merugikan rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Indonesia tidak boleh menjadi bagian dari skema global yang justru melemahkan kedaulatan bangsa sendiri. Kita menolak segala bentuk tekanan politik dan ekonomi yang membuat Indonesia kehilangan kontrol atas perdagangan, data, maupun sumber daya alamnya,” tegas Cokro di hadapan massa aksi.
PB PMII juga mendesak pemerintah Indonesia untuk segera keluar dari Board of Peace (BOP) yang dinilai berpotensi menjadi instrumen kepentingan geopolitik negara-negara besar. Menurut Cokro, kebijakan luar negeri Indonesia harus kembali berpijak pada prinsip kemandirian nasional dan politik bebas aktif yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Selain itu, PB PMII menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksi tersebut. Pertama, mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan kerja sama perdagangan yang merugikan melalui skema Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang dinilai dapat membuka celah dominasi ekonomi asing terhadap pasar domestik.
Kedua, PB PMII secara tegas menolak seluruh bentuk aset dan ekspansi industrialisasi yang terafiliasi dengan kepentingan Israel di berbagai sektor ekonomi. Menurut PB PMII, sikap tersebut merupakan bagian dari konsistensi dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina dan penolakan terhadap praktik penjajahan serta penindasan.
Ketiga, PB PMII menekankan pentingnya kedaulatan data nasional di tengah meningkatnya dominasi perusahaan teknologi global. Indonesia, menurut mereka, tidak boleh kehilangan kontrol terhadap data warganya yang kini menjadi komoditas strategis dalam ekonomi digital dunia.
Keempat, PB PMII mendesak komunitas internasional untuk segera menghentikan genosida dan memperkuat penegakan hak asasi manusia secara nyata, bukan sekadar retorika diplomatik.
Kelima, PB PMII juga meminta pemerintah Indonesia meninjau kembali hubungan bilateral yang berkaitan dengan kebijakan tarif ekspor-impor antara Amerika Serikat dan Israel yang dinilai berpotensi merugikan posisi perdagangan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Terakhir, PB PMII menegaskan bahwa kedaulatan sumber daya alam harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan ekonomi nasional.
“Sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia. Tidak boleh ada skema perdagangan, investasi, atau tekanan geopolitik yang membuat bangsa ini kehilangan kendali atas kekayaan alamnya sendiri,” ujar Cokro.
PB PMII menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari komitmen gerakan mahasiswa untuk terus mengawal kebijakan nasional agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat, keadilan global, serta nilai-nilai kemanusiaan.
Aksi berlangsung secara tertib dengan pengawalan aparat keamanan. PB PMII juga menyatakan akan terus melakukan konsolidasi gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa kedaulatan Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika geopolitik dunia yang semakin kompleks.
