Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melaksanakan agenda koordinasi terkait optimalisasi penerimaan pajak hotel sebagai langkah strategis meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati Lantai 5, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pesisir Barat.
Bupati Pesisir Barat memimpin langsung jalannya pertemuan yang dihadiri oleh jajaran perangkat daerah terkait. Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya penguatan tata kelola pajak hotel seiring meningkatnya aktivitas pariwisata di wilayah Pesisir Barat. Optimalisasi pajak hotel, menurut beliau, menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Kepala Bapenda Pesisir Barat, Henri Dunan, S.E., menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah teknis untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, termasuk penguatan sistem pengawasan dan validasi data lapangan. SDM bersertifikat seperti tenaga pemeriksa pajak dan juru sita telah disiapkan untuk memastikan pengelolaan pajak berjalan profesional dan akuntabel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara tersebut juga dihadiri oleh:
* Asisten III Bidang Administrasi Umum, Armen Qodar, S.P., M.M.
* Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Cahyadi Muis, S.IP.
* Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat, Unzir, S.P.
Para pejabat ini hadir untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.
Selain penguatan internal, Pemda Pesisir Barat juga menjalin sinergi dengan KPP Pratama, BPKP, DPMPTSP, Inspektorat, Satpol PP, serta para camat guna membentuk tim terpadu yang berfokus pada optimalisasi pajak hotel dan pajak daerah lainnya.
Bupati kembali mengimbau seluruh pelaku usaha hotel, penginapan, dan restoran agar patuh terhadap kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Kepatuhan tersebut sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Dengan upaya kolaboratif ini, Pemda Pesisir Barat optimis pajak hotel dapat menjadi penopang utama PAD tahun 2026, sekaligus mempercepat pembangunan daerah menuju arah yang lebih maju dan berdaya saing. (Rilis Diskominfotiksan)
