Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi), Bulog, serta dinas terkait untuk membahas rendahnya serapan gabah petani di tengah musim panen raya.
RDP ini merupakan respons atas keluhan petani yang menyuarakan rendahnya harga gabah di lapangan, serta minimnya daya serap Bulog yang membuat hasil panen menumpuk tanpa kepastian harga.
Dalam forum tersebut, Wakil Ketua DPRD Lampung, Maulidah Zauroh, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi petani yang kembali menjadi korban permainan harga dan lemahnya sistem distribusi gabah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Setiap panen raya, petani selalu dihadapkan pada persoalan yang sama, yaitu harga gabah yang rendah, tak terserap maksimal, dan biaya produksi tinggi. Ini tidak bisa terus dibiarkan. Negara harus hadir, dan DPRD siap mendorong intervensi kebijakan,” kata Maulidah dalam RDP yang digelar pada Kamis (10/4/2025) itu.
Ia menambahkan, sebagai provinsi lumbung pangan, Lampung seharusnya memiliki sistem tata kelola hasil pertanian yang lebih kuat dan berpihak pada petani. “Kami meminta Bulog meningkatkan fleksibilitas serapan, termasuk mempertimbangkan standar kadar air yang realistis. Perpadi juga harus terlibat aktif jangan hanya berorientasi pasar tapi juga punya rasa keberpihakan terhadap petani,” ujarnya.
Maulidah juga menyoroti pentingnya peran Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian untuk menyusun strategi jangka panjang, termasuk penataan rantai distribusi, subsidi pengeringan gabah, dan pembangunan rice milling unit (RMU) yang dapat dikelola oleh koperasi petani.
“Jangan sampai petani kita hanya dijadikan objek setiap panen raya. Harus ada kebijakan konkret yang menjamin harga layak dan penyerapan hasil panen secara menyeluruh,” tambahnya.
DPRD Lampung berkomitmen untuk terus mengawal hasil RDP ini agar ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata, dan akan mengusulkan alokasi APBD untuk mendukung penguatan tata kelola pertanian rakyat.
