Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung Ahmad Basuki menyoroti ketidaksinkronan data kunjungan wisatawan antara Dinas Pariwisata dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Perbedaan data ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam tata kelola pariwisata yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Secara data, kunjungan wisatawan disebut naik 2,4 juta orang. Tapi faktanya, menurut data PHRI yang saya dapat dari teman-teman media, okupansi hotel tidak meningkat, pajak hotel juga tidak naik. Ini kan janggal,” ujar Ahmad Basuki di ruang kerjanya, Selasa (13/1/2026).
Ia menjelaskan, apabila benar terjadi lonjakan wisatawan dalam jumlah besar, seharusnya dampaknya terasa langsung pada sektor perhotelan dan penerimaan pajak daerah. Namun, kondisi di lapangan justru berbanding terbalik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau wisatawan naik, logikanya hotel penuh dan pajak meningkat. Ini tidak terjadi. Maka wajar jika muncul dugaan adanya permainan data atau setidaknya ketidakakuratan data,” tegasnya.
PHRI menyebut tidak ada kenaikan okupansi hotel selama periode Nataru (Natal dan Tahun Baru). Sementara klaim kenaikan kunjungan wisatawan berasal dari Dinas Pariwisata. Perbedaan data ini dinilai berbahaya jika dibiarkan karena berpotensi menyesatkan kebijakan dan perencanaan daerah.
Menanggapi kondisi tersebut, Komisi II DPRD Lampung akan melakukan pendalaman. Ahmad Basuki menyatakan pihaknya akan memanggil Dinas Pariwisata dan PHRI untuk klarifikasi dan membuka data secara transparan.
“Kita akan dalami. Kita panggil OPD terkait dan PHRI. Ini bukan untuk saling menyalahkan, tetapi memastikan data yang disampaikan benar. Karena ini menyangkut PAD,” ujarnya.
Basuki menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha pariwisata dalam membangun daerah. Ia mengingatkan bahwa peningkatan PAD merupakan tanggung jawab bersama.
“Kita sedang gotong royong meningkatkan PAD. Semua OPD kita dorong memantau potensi pendapatan di sektor masing-masing. Tapi pengusaha juga harus merah putih, sama-sama punya tanggung jawab membangun daerah,” katanya.
Komisi II DPRD Lampung meminta transparansi penuh dari seluruh pihak agar data pariwisata mencerminkan kondisi riil di lapangan dan tidak merugikan daerah.
“Kalau datanya transparan dan jujur, kebijakan akan tepat. Jangan sampai angka besar hanya menjadi klaim, tetapi tidak pernah terkonversi menjadi pendapatan daerah,” pungkasnya.
