Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Provinsi Lampung bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Dinas Cipta Karya, serta Dinas Pengairan di Bandar Lampung, Senin (19/1/2026). Agenda rapat membahas evaluasi program dan rencana kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Mukhlis Basri mengatakan, prioritas pembangunan infrastruktur jalan tercermin dari besarnya alokasi anggaran Dinas BMBK pada 2026 yang lebih tinggi dibandingkan OPD lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini menunjukkan bahwa infrastruktur jalan masih menjadi program prioritas pemerintah daerah, karena memang menjadi kebutuhan dan tuntutan utama masyarakat,” ujarnya.
Target Realistis
Mukhlis menjelaskan, capaian jalan mantap di Provinsi Lampung pada akhir 2025 mencapai 79,99 persen. Pada 2026, Pemprov Lampung menargetkan peningkatan menjadi 85 persen, yang dinilai realistis dan terukur.
Target tersebut didukung kondisi jalan yang hanya terdegradasi sekitar 2 persen serta peran aktif Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam melakukan perbaikan, sehingga ruas jalan yang sebelumnya rusak berat dapat ditingkatkan menjadi rusak ringan.
Pinjaman Daerah Rp1 Triliun
Dalam RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung juga membahas rencana pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun untuk pembangunan 18 ruas jalan di seluruh wilayah Lampung. Proses persiapan saat ini masih berlangsung dengan lelang ditargetkan dimulai pada Februari 2026.
“Seluruh ruas jalan yang dibangun telah ditetapkan sesuai skala prioritas, terutama ruas yang rusak parah, memiliki kepadatan penduduk tinggi, dan sangat dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.
Selain pembangunan 18 ruas jalan tersebut, sekitar Rp250 miliar juga dialokasikan untuk penanganan ruas jalan lainnya.
Beralih ke Konstruksi Beton
Mukhlis menambahkan, Pemprov Lampung mulai mengalihkan pembangunan jalan ke konstruksi rigid beton karena dinilai lebih tahan lama dan memiliki masa pemeliharaan lebih panjang, dengan selisih biaya yang tidak terlalu jauh dibandingkan konstruksi fleksibel.
“Dengan dukungan anggaran, profesionalisme Dinas BMBK yang semakin baik, serta pengawasan yang ketat, kami optimistis target 85 persen jalan mantap pada 2026 dapat tercapai,” pungkasnya.
