GAKAR Lampung meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan penyimpangan dalam pengadaan puluhan proyek penunjukan langsung (PL) di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) Provinsi Lampung, khususnya yang berlokasi di Kabupaten Tanggamus 2024/2025.
Ketua GAKAR Lampung, Rifaldi Way Tegaga, menyatakan organisasinya siap membongkar dugaan pengondisian proyek-proyek tersebut yang disinyalir melibatkan oknum anggota DPRD Provinsi Lampung berinisial MB.
“Kami minta aparat penegak hukum segera menindaklanjuti, sebab disinyalir melibatkan oknum anggota DPRD Provinsi Lampung dan juga oknum pejabat di Disperkim Provinsi Lampung,” ujar Rifaldi, Jumat (12/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rifaldi menilai dalam praktiknya telah terjadi dugaan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang, yang terindikasi adanya kolusi, korupsi, nepotisme (KKN), serta gratifikasi.
Tim investigasi GAKAR Lampung merencanakan kembali turun ke beberapa titik lokasi kegiatan, di antaranya Daerah Limau, Talang Padang Kota Agung, dan Kota Agung Barat untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan berkolaborasi bersama tim media Diksinusantara.id.
“Bersama media Diksinusantara.id, Tim investigasi merencanakan akan kembali turun ke beberapa titik lokasi kegiatan,” ungkap aktivis muda asal Lampung tersebut.
GAKAR Lampung akan mengirimkan surat resmi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung untuk menindaklanjuti dugaan tersebut. Organisasi ini juga akan mengirim surat ke Badan Kehormatan Dewan Provinsi Lampung terkait dugaan pelanggaran etik yang terjadi.
“Informasi yang kami dapat memang tidak secara langsung ditangani oleh oknum dewan tersebut, tapi ada kaki tangan yang bergerak di bawah. Kami masih terus mengumpulkan data dan informasi untuk pelaporan resmi ke Kejati dan kami tembuskan langsung ke Kejagung. Kami juga merencanakan aksi di Jakarta,” pungkas Rifaldi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Disperkim Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan yang disampaikan GAKAR Lampung, namun media dan tim GAKAR masih berupaya mengkonfirmasi. (*)
