Bandar Lampung — Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin High Level Meeting (HLM) Penyusunan Peta Jalan dan Rencana Aksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Provinsi Lampung, bertempat di Ruang Sakai Sambayan, Kamis (9/4/2026).
Pertemuan tingkat tinggi ini merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi Lampung untuk menghasilkan keputusan konkret dalam mempercepat implementasi digitalisasi transaksi keuangan di seluruh lini pemerintahan daerah.
Dalam arahannya, Sekdaprov Marindo Kurniawan menegaskan bahwa muara dari seluruh upaya digitalisasi melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) adalah terbangunnya kepercayaan publik yang kuat terhadap tata kelola keuangan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Yang paling penting adalah P2DD bukan sekadar tim, tapi goals-nya, output-nya agar dengan digitalisasi itu yang pertama tentunya trust, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan itu meningkat. Sehingga masyarakat itu yakin bahwa satu rupiah yang mereka lakukan pembayaran itu memang benar-benar bisa masuk dalam kas daerah dan bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap Marindo.
Terkait adanya kendala regulasi yang kerap membatasi fleksibilitas pemerintah daerah, Sekdaprov mengharapkan sinergi yang lebih solid dengan instansi vertikal seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Di sisi lain, Sekdaprov juga menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperkuat komitmen terhadap indikator ETPD. Ia mengingatkan bahwa indeks ETPD yang maksimal tidak hanya lahir dari implementasi di lapangan, tetapi juga dari kedisiplinan administratif dalam sistem pelaporan.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menyoroti pentingnya kolaborasi lintas OPD sebagai kunci keberhasilan ETPD. Merujuk pada arahan Presiden dalam Rakornas P2DD, kebijakan difokuskan pada perluasan kolaborasi untuk mendorong kemandirian daerah, pelayanan masyarakat yang prima, serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan adil.
HLM kali ini juga menjadi ajang persiapan menghadapi Championship TP2DD 2026. Penilaian tahun ini akan menitikberatkan pada tiga aspek krusial yaitu Process, Output, dan Outcome. Indikator keberhasilan akan diukur dari dampak nyata, termasuk lonjakan transaksi non tunai, peningkatan kepatuhan pajak, serta percepatan serapan anggaran di Provinsi Lampung.
