Efisiensi 2026 Lanjut, Sri Mulyani Tandatangani PMK 56/2025

Pemerintah pusat melalui Kementrian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) menyampaikan bahwa melanjutkan kebijakan Efisiensi Anggaran 2026.

Kebijakan tersebut telah di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025, dan telah ditandatangani oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati . Dan berlaku sejak tanggal 5 Agustus 2025.

Besaran Efisiensi Anggaran belanja untuk masing-masing K/L ditetapkan berdasarkan Persentase tertentu dari besaran belanja per item jenis belanja.

Baca juga:  Pemprov Lampung Dukung Pembentukan Perda Anti-LGBT untuk Perkuat Regulasi Moral dan Budaya Masyarakat

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Adapun item belanja yang bisa di Efisiensikan tersebut terdiri dari 15 item.

Berikut rinciannya :

1. Alat Tulis Kantor
2. Kegiatan Seremonial
3. Rapat, Seminar Dan Sejenisnya
4. Kajian Dan Analisis
5. Diklat Dan Bimtek
6. Honor Output Kegiatan Dan Jasa Profesi
7. Percetakan Dan Souvenir
8. Sewa Gedung, Kendaraan Dan Peralatan
9. Lisensi Aplikasi
10. Jasa Konsultan
11. Bantuan Pemerintah
12. Pemeliharaan Dan Perawatan
13. Perjalanan Dinas
14. Peralatan Dan Mesin
15. Infrastruktur