Ia menilai bencana ini bukan semata akibat saluran air yang tertutup bangunan, tetapi merupakan hasil dari krisis tata kelola kota yang sudah berlangsung lama.
“Banjir di Panjang bukan hanya soal tembok Pelindo yang menutup drainase. Itu hanya salah satu faktor teknis. Kita harus jujur mengakui bahwa ini adalah buah dari lemahnya kebijakan tata ruang, buruknya pengelolaan drainase, dan minimnya koordinasi antar lembaga,” kata Agus dalam ketwrangannya Rabu (23/4/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Agus juga menyoroti faktor-faktor lain yang selama ini luput dari perhatian, seperti curah hujan ekstrem, aktivitas tambang ilegal, alih fungsi lahan tanpa kajian lingkungan, lemahnya sistem peringatan dini, serta kebiasaan masyarakat membuang sampah ke saluran air.
“Selama ini, sistem drainase kita belum mendapat perhatian yang layak. Pemerintah kota perlu memperkuat perencanaan berbasis data, termasuk menyusun peta kawasan rawan banjir sebagai dasar mitigasi. Tanpa langkah itu, risiko bencana akan terus berulang setiap musim hujan,” lanjutnya.
Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal yang membuang limbah ke aliran sungai, serta absennya sistem mitigasi cepat di kawasan padat penduduk.
“Ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak. Pemerintah kota, provinsi, Pelindo, dan masyarakat harus duduk bersama membangun sistem yang berkelanjutan. Tidak bisa terus saling menyalahkan saat bencana datang,” tegasnya.
Komisi III DPRD, kata Agus, akan mendorong pembentukan tim audit tata ruang dan drainase.
Ia juga mendesak Pemkot segera melakukan normalisasi saluran air dan memperbaiki sistem peringatan dini di wilayah-wilayah rawan.
“Kita akan panggil semua pihak terkait. Tidak boleh ada lagi pembiaran. Banjir ini harus menjadi alarm keras bahwa kondisi kota kita sedang tidak baik-baik saja,” pungkasnya.
Sebanyak 2.371 kepala keluarga (KK) terdampak banjir yang terjadi di Bandar Lampung, baru-batru ini.
