Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan Way Kanan–Lampung Utara, Sahdana, menilai insiden ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar melakukan pengetatan pengawasan, mulai dari proses pengadaan hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
“Program ini menggunakan anggaran negara, sehingga setiap tahap pelaksanaannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Kualitas makanan tidak boleh diabaikan,” ujar Sahdana, Senin (12/1/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan, penyedia makanan dalam Program MBG wajib bertanggung jawab penuh terhadap mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi siswa. Menurutnya, pengawasan yang lemah berpotensi membuka celah kelalaian yang justru merugikan anak-anak sebagai penerima manfaat.
Sahdana mendorong DPRD Provinsi Lampung untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit terhadap pelaksanaan Program MBG, terutama jika ditemukan indikasi makanan tidak layak konsumsi. Langkah tersebut dinilai penting agar penggunaan anggaran benar-benar sejalan dengan tujuan peningkatan gizi dan kesehatan peserta didik.
“Kalau ditemukan pelanggaran, harus ada sanksi tegas. Ini penting sebagai efek jera agar kejadian serupa tidak terulang di sekolah lain,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah dan dinas terkait agar tidak semata-mata mengejar realisasi program, tetapi memastikan kualitas pelaksanaan di lapangan tetap terjaga. Pengawasan rutin serta penerapan standar keamanan pangan yang ketat dinilai menjadi keharusan.
“Program ini menyangkut masa depan generasi kita. Jangan sampai kualitas dikorbankan hanya demi mengejar target,” tandas Sahdana.
Kasus di SD Negeri 3 Sindangsari diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola Program MBG di Provinsi Lampung, agar tujuan meningkatkan gizi dan kesehatan siswa dapat tercapai secara optimal.
