Ketua Barisan Relawan Indonesia Maju 08 (BRIM 08) Provinsi Lampung, Refky Rinaldy, S.Sos, C.PLa, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk turun langsung ke Lampung guna memeriksa realisasi ratusan proyek di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) Provinsi Lampung yang diduga sarat praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) serta gratifikasi.
Refky menegaskan bahwa pihaknya berencana melaporkan ratusan proyek tersebut secara resmi kepada ketiga lembaga negara itu.
“Kami minta ratusan proyek dari tahun 2024 dan 2025 untuk dilakukan audit dan diperiksa secara transparan, sebab kami menduga kuat terdapat indikasi kerugian negara hingga miliaran rupiah,” ujar Refky kepada wartawan, Jumat (13/3/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tak hanya menyasar jajaran teknis, BRIM 08 juga menuntut agar Kepala Dinas dan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas PKPCK turut diperiksa oleh aparat penegak hukum.
“Selain Kadis dan Kabid, kami minta oknum anggota DPRD Provinsi Lampung juga diperiksa terkait proyek aspirasi di beberapa daerah pemilihan, salah satunya di wilayah Kabupaten Tanggamus,” ungkap Refky.
Lebih lanjut, Refky mengungkapkan adanya informasi mengenai dugaan praktik penarikan setoran proyek sebesar 15 hingga 20 persen dari setiap paket proyek di Dinas PKPCK, yang disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun.
“Itu juga kami minta turut diungkap. Kapan Lampung ini mau maju kalau yang beginian masih marak dan tumbuh subur di bumi Lampung? Ini bisa berdampak pada integritas Gubernur Lampung kalau tidak segera dibereskan,” tegasnya.
Refky menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kami dukung penuh di era Gubernur Mirza, Lampung bersih dari KKN dan gratifikasi, dan melahirkan Good Governance,” imbuhnya.
Atas nama BRIM 08 Provinsi Lampung, Refky juga meminta Gubernur Rahmat Mirzani Djausal bersama Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan untuk konsisten melakukan evaluasi dan penataan tata kelola pemerintahan demi mewujudkan visi Lampung Maju.
“Salah satu yang harus dilakukan untuk menuju Lampung Maju adalah dengan membersihkan oknum-oknum berwatak culas dan korup. Kami tahu bahwa Pak Gubernur sangat tidak suka dengan orang yang tidak jujur, zalim, berwatak culas, dan korup. Kami minta kepada Pak Gubernur dan Sekda untuk segera mengganti pejabat yang seperti itu,” pungkas Refky. (Red)
