Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengukuhkan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Kabupaten/Kota Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI) Lampung periode 2026–2031 di Mahan Agung, Senin (26/01/2026).
Pengukuhan tersebut dihadiri Ketua Umum DPP PPLIPI Dra. Hj. Indah Suryadharma Ali, MBA, Ketua DPW PPLIPI Lampung Dra. Hj. Ellya Saleh, M.M., serta Purnama Wulan Sari Mirza selaku Dewan Pembina PPLIPI Lampung. Sejumlah pimpinan organisasi perempuan, dan pejabat Pemprov Lampung juga tampak hadir.
Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan peran strategis perempuan dalam menjawab persoalan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Lampung. Ia menyebut Lampung masih menghadapi tantangan serius, mulai dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga tingginya angka putus sekolah dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“IPM Lampung masih terendah di Sumatera. Dari sekitar 110.000 lulusan SMA setiap tahun, hanya sekitar 30.000 yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Dari jumlah yang tidak melanjutkan itu, lebih dari separuh adalah perempuan,” ujar Gubernur.
Gubernur juga menyoroti fenomena perempuan Lampung yang bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita (TKW). Setiap tahun, sekitar 25.000 perempuan Lampung bekerja ke luar negeri, yang menurutnya menimbulkan dampak sosial lanjutan, seperti meningkatnya angka perceraian dan menurunnya kualitas pengasuhan anak.
“Dalam setahun ada sekitar 25.000 kasus perceraian di Lampung. Banyak di antaranya terkait dengan persoalan keluarga TKW. Ini berdampak langsung pada anak-anak, baik dari sisi pendidikan maupun psikologis,” kata Gubernur.
Selain itu, Gubernur menyebutkan pada 2025 tercatat 836 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung, dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak perempuan. Ia mengakui keterbatasan fasilitas penanganan, seperti safe house dan tenaga visum, masih menjadi persoalan serius di daerah.
Gubernur mendorong PPLIPI untuk berperan aktif dalam advokasi dan pemberdayaan perempuan, termasuk mendukung penambahan safe house dan penguatan layanan pendampingan korban. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dengan organisasi perempuan menjadi kunci karena keterbatasan sumber daya aparatur negara.
“Kami mengurus lebih dari 4,5 juta perempuan di Lampung, sementara ASN perempuan jumlahnya sangat terbatas. Karena itu, peran organisasi seperti PPLIPI sangat penting untuk menjangkau masyarakat hingga ke desa-desa,” ujarnya.
Dalam konteks kebijakan nasional, Gubernur juga menekankan arah pembangunan Presiden Prabowo Subianto yang kini memprioritaskan desa sebagai pusat pertumbuhan. Ia menilai kebijakan tersebut membuka peluang besar bagi perempuan, terutama di sektor pertanian dan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Lampung.
Saat ini, sekitar 60 persen produk domestik regional bruto (PDRB) Lampung berasal dari UMKM, dengan lebih dari 70 persen pelakunya adalah perempuan. Namun, ia mengakui banyak UMKM perempuan belum berkelanjutan akibat lemahnya rantai pasok, akses pasar, dan pola pembiayaan.
“Kita tidak ingin UMKM perempuan saling bertarung dan akhirnya mati di jalan. Perlu desain ulang, termasuk penguatan supply chain dan kolaborasi dengan perbankan. Di sinilah PPLIPI bisa mengambil peran,” ucap Gubernur.
Ketua DPW PPLIPI Lampung Dra. Hj. Ellya Saleh menyatakan komitmennya untuk memperkuat peran organisasi dalam pemberdayaan perempuan lintas profesi. Ia menegaskan PPLIPI Lampung akan fokus pada peningkatan kualitas SDM perempuan, penguatan ekonomi keluarga, serta sinergi dengan pemerintah daerah.
“PPLIPI hadir sebagai wadah integratif perempuan lintas profesi untuk memberdayakan perempuan agar mandiri, tangguh, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Ellya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP PPLIPI Indah Suryadharma Ali menyampaikan bahwa PPLIPI saat ini telah terbentuk di 13 provinsi dan hampir 60 kabupaten/kota di Indonesia. Ia menjelaskan tiga program utama PPLIPI, yakni dukungan permodalan UMKM perempuan, program pengembangan anak, serta pemberian penghargaan bagi perempuan inspiratif.
“Pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi kunci. Ketika perempuan berdaya secara ekonomi, kesejahteraan keluarga dan kualitas generasi masa depan akan ikut meningkat,” kata Indah.
Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan PPLIPI dan organisasi perempuan lainnya agar perempuan tidak tertinggal dalam agenda besar pembangunan SDM nasional menuju Indonesia Emas 2045.
