Rapat ini bertujuan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan mendukung target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam arahannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan belanja pemerintah daerah melalui APBD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, keterbatasan ruang fiskal daerah menuntut adanya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, serta berbagai instansi vertikal guna mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki Lampung.
“Kita memiliki tujuan yang sama, yaitu menyukseskan RPJMN, RPJMD, dan mewujudkan visi Indonesia Emas. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, tidak mungkin hanya mengandalkan APBD. Karena itu diperlukan kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak,” ujarnya.
Gubernur Mirza menilai Lampung memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dimana berbagai indikator makro daerah menunjukkan perkembangan positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang berada di atas rata-rata nasional hingga penurunan angka kemiskinan.
Namun demikian, ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dikejar harus bersifat inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya kesejahteraan, serta menurunnya angka kemiskinan.
“Pertumbuhan ekonomi yang kita dorong harus inklusif. Artinya, manfaat pertumbuhan itu benar-benar dirasakan masyarakat, baik melalui peningkatan kesejahteraan, terbukanya lapangan kerja, maupun penurunan kemiskinan,” ujarnya.
Gubernur Mirza juga meminta seluruh perangkat daerah untuk menyelaraskan program dan kegiatan dengan prioritas nasional, program strategis Presiden Prabowo Subianto, serta prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah dan terukur.
Melalui rapat tersebut, ia berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto menjelaskan bahwa penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi penting mengingat adanya kesenjangan pembiayaan pembangunan yang dihadapi daerah.
Menurut Bimo, kebutuhan pembangunan di berbagai sektor terus meningkat, sementara kemampuan pendanaan melalui APBD memiliki keterbatasan.
Karena itu diperlukan upaya mencari sumber pembiayaan alternatif dan mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan daerah.
Ia juga menyoroti pentingnya mengukur dampak riil investasi terhadap perekonomian Lampung, termasuk pengaruhnya terhadap sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengembangan proyek bioetanol yang memanfaatkan bahan baku dari kelapa sawit, tebu, sorgum dan komoditas lainnya.
Menurutnya, pengembangan industri tersebut perlu dikaji secara mendalam agar mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah sekaligus memperkuat sektor pertanian sebagai sektor primer Lampung.
“Yang penting bukan hanya nilai investasinya, tetapi bagaimana dampaknya terhadap perekonomian daerah dan sektor pertanian sebagai penyedia bahan baku. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Bimo menegaskan bahwa Bank Indonesia bersama OJK dan DJPb siap mendukung upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi serta mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
