Ketua DPC Laskar Lampung Kota Bandar Lampung, Destra Yudha, S.H., M.Si., mengatakan Belanja Tidak Terduga merupakan pos anggaran yang secara regulasi hanya dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat mendesak, tidak direncanakan sebelumnya, tidak berulang, serta berkaitan dengan penanganan keadaan darurat seperti bencana alam, bencana sosial, maupun kondisi luar biasa lainnya.
“Belanja Tidak Terduga bukan anggaran yang dapat digunakan secara biasa. Karena sifatnya khusus dan mendesak, maka setiap rupiah penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Destra, Minggu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, BPBD Kota Bandar Lampung menganggarkan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp6 miliar dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Namun, selama tahun berjalan BPBD menerima dana BTT sebesar Rp21,5 miliar melalui 13 kali pencairan.
Dari jumlah tersebut, sebesar Rp12,5 miliar dialihkan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk pelaksanaan pekerjaan perbaikan infrastruktur pascabanjir. Sementara dana yang dikelola langsung oleh BPBD tercatat sebesar Rp6 miliar, setelah terdapat pengembalian dana ke kas daerah.
Dalam laporannya, BPK juga mencatat bahwa pada 28 Februari 2025, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mencairkan dana BTT sebesar Rp3 miliar kepada BPBD untuk kegiatan tanggap darurat penanganan banjir Tahap III. Namun dana tersebut tidak digunakan dan kemudian dikembalikan ke kas daerah pada 18 Maret 2025.
Selain itu, pemeriksaan fisik kas yang dilakukan BPK pada 13 Oktober 2025 menemukan adanya selisih antara saldo dalam Buku Kas Umum (BKU) dengan fisik kas yang tersedia. Dalam BKU tercatat sisa dana BTT sebesar Rp606.917.939, sedangkan fisik kas yang tersedia hanya sebesar Rp195.935.000.
Menanggapi temuan tersebut, Destra menilai pengelolaan Belanja Tidak Terduga perlu dievaluasi secara menyeluruh agar pelaksanaan anggaran darurat berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun pertanggungjawaban keuangan.
“Temuan BPK ini harus menjadi bahan evaluasi serius. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pengelolaan dana darurat dilakukan secara tertib administrasi, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan potensi pemborosan maupun persoalan dalam pertanggungjawaban keuangan,” katanya.
Ia juga mendorong Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Destra, setiap temuan BPK seharusnya dipandang sebagai instrumen perbaikan sistem, bukan semata persoalan administratif.
“Temuan BPK bukan hanya catatan administrasi, tetapi menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengendalian internal, meningkatkan disiplin pengelolaan anggaran, serta memastikan setiap dana publik benar-benar dimanfaatkan secara efektif untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam penanganan bencana,” tegasnya.
Sesuai mekanisme pemeriksaan keuangan negara, pemerintah daerah memiliki kewajiban menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
