Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran UIN Raden Intan Lampung dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2027.
Mewakili Rektor, Kepala UPT Pengembangan Kewirausahaan dan Karier UIN Raden Intan Lampung, Tin Amalia Fitri, M.Si., D.P.A., menghadiri forum yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bandar Lampung di Ruang Rapat Kantor Bapperida Kota Bandar Lampung, Gedung PTSP Lantai 7, Kamis (15/01/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Forum Konsultasi Publik tersebut ini menjadi salah satu tahapan awal dalam perumusan arah pembangunan Provinsi Lampung menuju tahun 2027.
Kegiatan ini digelar dalam rangka penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2027, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pada Pasal 80 ayat (1) disebutkan bahwa Rancangan Awal RKPD dibahas bersama kepala perangkat daerah dan para pemangku kepentingan melalui Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
Pada sesi diskusi, Tin Amalia Fitri menyampaikan bahwa fokus Pemerintah Kota Bandar Lampung pada pembangunan daerah berkelanjutan merupakan orientasi yang patut diapresiasi. Menurutnya, keberhasilan implementasi rencana pembangunan sangat ditentukan oleh program-program yang bersifat integratif, inklusif, dan berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa UIN Raden Intan Lampung siap berkontribusi melalui kerja sama kajian dan pendampingan berbagai program pembangunan daerah yang berorientasi pada dampak ekonomi.
Beberapa program yang dapat dikolaborasikan antara lain pengembangan gastronomi berbasis desa wisata, bootcamp robotik untuk industri maritim, hilirisasi sampah menjadi biomassa melalui teknologi pirolisis, program pembangunan berkelanjutan terpadu, serta penguatan konsep sustainable banking dan pelaporan ESG.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung memaparkan Rencana Pembangunan Kota Bandar Lampung untuk lima tahun ke depan.
Berbagai pemangku kepentingan hadir, termasuk perguruan tinggi, yang diharapkan dapat berperan sebagai penyangga dan mitra strategis dalam implementasi perencanaan pembangunan daerah.
