Program ini dirancang sebagai ruang pendidikan hukum alternatif yang bertujuan membangun cara pandang kritis mahasiswa terhadap sistem hukum yang berlaku. Melalui pendekatan interdisipliner dan refleksi atas realitas sosial, Legal Course mendorong peserta untuk mempertanyakan ulang konsep keadilan yang selama ini dianggap final, serta menggali nilai-nilai hukum yang berpihak pada rakyat.
Direktur LBH Dharma Loka Nusantara, Ahmad Hadi Baladi Ummah atau yang akrab disapa Pupung, menjelaskan bahwa Legal Course ini lahir dari kegelisahan atas sempitnya pemaknaan keadilan dalam praktik hukum di Indonesia. “Selama ini hukum lebih banyak melayani kepentingan kekuasaan daripada menjawab kebutuhan keadilan masyarakat. Kita perlu merombak cara kita memahami dan memperjuangkan keadilan,” ujar Pupung dalam sambutannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Pupung, secara filosofis, keadilan harus dimaknai sebagai proses yang hidup dan kontekstual, bukan sekadar putusan pengadilan atau kepastian hukum. “Melalui Legal Course, kami ingin mencetak pembela keadilan yang tidak hanya fasih dalam bahasa hukum, tetapi juga peka terhadap penderitaan sosial. Ini adalah bagian dari ikhtiar kolektif untuk membumikan kembali hukum sebagai alat pembebasan,” tambahnya.
Kegiatan ini juga menjadi ruang temu dan berbagi gagasan antar mahasiswa lintas kampus yang tertarik membangun gerakan hukum dari bawah. Peserta akan terlibat dalam diskusi mendalam, pembacaan kasus, serta pelatihan teknis advokasi berbasis komunitas sebagai bekal untuk terlibat langsung dalam kerja-kerja keadilan.
LBH Dharma Loka Nusantara berkomitmen menjadikan Legal Course sebagai program berkelanjutan dalam penguatan gerakan hukum kritis di Lampung. Melalui rekonstruksi wacana keadilan, lembaga ini berharap dapat menumbuhkan generasi baru yang berani memperjuangkan nilai-nilai keadilan substantif di tengah sistem hukum yang kerap timpang.
