Komisi IV DPRD Provinsi Lampung turut menghadiri peletakan batu pertama (groundbreaking) perbaikan ruas jalan Kalirejo–Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Jumat (3/4/2026).
Kegiatan tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Marindo Kurniawan, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) M Taufiqullah, Kepala Bappeda Anang Risgiyanto, serta Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri.
Hadir pula Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung Muhammad Ghofur bersama anggota Budi Hadi Yunanto, Elsan Tomi Sagita, dan Anggota Komisi III Ikhwan Fadil Ibrahim serta Anggota Komisi I Miswan Rody. Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, menyampaikan apresiasi atas pembangunan infrastruktur jalan di Lampung Tengah di tengah keterbatasan anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau melihat postur anggaran, Lampung Tengah menjadi daerah yang paling banyak mendapatkan alokasi pembangunan. Ini patut kita syukuri,” ujarnya.
Ia menyampaikan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat untuk memastikan proyek berjalan sesuai spesifikasi dan menghasilkan kualitas yang baik. “Kita ingin memastikan pembangunan ini sesuai spek dan kualitasnya terjaga. Karena kalau tidak baik, perbaikannya bisa menunggu hingga 15 tahun lagi,” tegasnya.
Menurutnya, Komisi IV DPRD Lampung akan terus melakukan pengawasan, khususnya terhadap pelaksanaan teknis di lapangan, dengan berkoordinasi bersama Dinas BMBK. Ghofur juga mengungkapkan, total anggaran infrastruktur yang dikucurkan untuk Lampung Tengah hampir mencapai Rp400 miliar.
Anggaran tersebut mencakup sejumlah ruas strategis, di antaranya Bandar Jaya–Simpang Mandala sepanjang 10 kilometer dengan nilai sekitar Rp100 miliar, Kalirejo–Padang Ratu 6,5 kilometer, Padang Ratu–Pekurun Udik 3,5 kilometer, serta Wates–Metro sepanjang 1,5 kilometer.
Sementara itu, anggota DPRD Lampung, Budi Hadi Yunanto mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga infrastruktur yang telah dibangun. Menurutnya, perawatan jalan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat, terutama dalam menjaga sistem drainase agar tetap berfungsi.
“Masyarakat harus ikut menjaga, termasuk gotong royong membersihkan saluran air agar jalan tetap awet,” ujarnya.
Ia mengatakan, pengawasan terhadap proyek juga terus dilakukan DPRD, terutama karena sebagian pembangunan menggunakan skema pembiayaan pinjaman. “Kita pastikan semua tahapan berjalan sesuai mekanisme dan pengawasan terus dilakukan bersama dinas teknis,” pungkasnya.
