Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya memperkuat struktur fiskal daerah melalui penguatan sinergi antarwilayah. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Saipul, memimpin Rapat Koordinasi strategis bersama seluruh Kepala Bapenda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung bertempat di Aula Rapat Lantai III Kantor Bapenda Lampung, Selasa (7/4/2026).
Pertemuan ini menjadi forum krusial bagi jajaran pengelola pendapatan daerah untuk membedah tantangan faktual sekaligus merumuskan langkah inovatif dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung.
Dalam arahannya, Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Saipul, menekankan bahwa kunci utama peningkatan pendapatan daerah terletak pada modernisasi layanan dan penyederhanaan birokrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyoroti perlunya transformasi digital guna mengatasi berbagai kendala administratif yang selama ini menghambat potensi pajak, khususnya pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Rapat yang berlangsung dinamis tersebut juga menjadi sarana bagi para Kepala Bapenda Kabupaten/Kota untuk memaparkan kondisi riil di lapangan. Berbagai persoalan mulai dari tantangan geografis dalam menjangkau wajib pajak hingga urgensi validasi data dibahas secara mendalam.
Sebagai solusi konkret, pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam pertukaran data (data sharing) dan pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi. Langkah ini dipandang efektif untuk menutup celah kebocoran pajak dan memastikan data wajib pajak lebih akurat serta mutakhir.
Sinergi yang solid ini diharapkan mampu mendorong pengelolaan pajak daerah secara lebih profesional dan akuntabel. Strategi besar ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memastikan target PAD tercapai secara maksimal.
Output dari optimalisasi pendapatan ini pada akhirnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh penjuru Provinsi Lampung.
