Rapat tersebut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Panglima Kodam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Kepala Dinas Koperasi dan UMK Provinsi Lampung, Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Lampung, serta sejumlah undangan terkait.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan rapat ini digelar untuk memastikan percepatan pembangunan Gerai Merah Putih yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Marindo, hingga saat ini progres pembangunan KDMP di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung telah mencapai hampir 40 persen. Namun, fokus percepatan saat ini diarahkan ke wilayah Kota Bandar Lampung.
“Fokus kita saat ini di Bandar Lampung, dengan memastikan keterlibatan aktif Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya dalam penyediaan aset yang dapat dimanfaatkan,” kata Marindo.
Ia menegaskan Pemprov Lampung siap mengoptimalkan seluruh aset yang dimiliki, termasuk aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung dan instansi vertikal seperti BUMN, selama memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
“Kriteria aset yang dapat dimanfaatkan antara lain memiliki luas 600 hingga 1.000 meter persegi, berlokasi strategis, mudah diakses masyarakat, serta tidak mengganggu pelayanan publik,” ujarnya.
Marindo menambahkan, Gubernur Lampung telah meminta dilakukan pendataan menyeluruh terhadap aset-aset milik Pemprov Lampung, baik yang berada di Kota Bandar Lampung maupun di kabupaten/kota lainnya, yang berpotensi digunakan untuk pembangunan KDMP.
Pemerintah Kota Bandar Lampung juga diminta berkoordinasi dengan Kodam dan Kodim guna memastikan ketersediaan data aset yang bisa dimanfaatkan.
Selain perkantoran pemerintah, aset berupa lahan kosong di samping atau belakang kantor, serta fasilitas publik seperti PKOR, SMA, dan SMK, juga dapat digunakan selama tidak mengganggu fungsi utama pelayanan publik dan proses pembelajaran.
“Awalnya di Bandar Lampung hanya ada tiga titik aset. Namun pagi ini bertambah menjadi lebih dari 10 titik dan jumlahnya akan terus berkembang. Targetnya, seluruh 126 kelurahan di Bandar Lampung memiliki Gerai Koperasi Desa Merah Putih,” jelas Marindo.
Ia mengakui, secara keseluruhan capaian pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Lampung masih berada di angka 35,8 persen. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan lahan, khususnya di wilayah desa yang sulit dijangkau dan tidak berada di lokasi strategis.
Terkait skema pemanfaatan aset, Marindo menegaskan tidak dilakukan melalui mekanisme tukar guling, melainkan melalui hibah, sewa, atau mekanisme lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pembangunan Koperasi Merah Merah Putih merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan mendorong kesejahteraan masyarakat dan perputaran ekonomi lokal dengan konsep pembangunan ekonomi dari bawah ke atas (bottom-up), sehingga aktivitas ekonomi tumbuh dan berputar di desa,” pungkasnya.
