Saat berdialog dengan pedagang, Gubernur Mirza mempertanyakan mengapa minyak goreng di Pasar Natar dipasarkan Rp17.000 per liter. “Kenapa minyak goreng masih di atas HET, padahal HET-nya Rp15.700? Kita ini produsen sawit besar, tapi kenapa harga minyak di Lampung justru lebih mahal?” tanya Gubernur.
Seorang pedagang menjawab bahwa harga tersebut dipengaruhi harga modal. “Modal kami sudah Rp16.000, Pak. Jadi kalau dijual Rp15.700 kami rugi. Barang pun kebanyakan kami ambil dari luar Lampung,” jelas pedagang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mendengar hal itu, Gubernur Mirza menekankan perlunya perbaikan tata niaga minyak goreng di Lampung agar distribusi lebih lancar dan harga sesuai aturan. “Ini yang perlu kita benahi. Jangan sampai Lampung sebagai penghasil sawit, tapi masyarakatnya justru membeli minyak lebih mahal. Kita akan koordinasikan bersama kementerian dan Bulog,” tegasnya.
Selain persoalan minyak goreng, pedagang Pasar Natar juga menyampaikan keluhan terkait akses tangga ke lantai dua yang hanya tersedia satu. Akibatnya, aktivitas jual beli di lantai atas relatif sepi. Gubernur berjanji mengkaji solusi penambahan akses agar pedagang di lantai atas juga bisa berkembang.
Dalam pemantauan umum, Gubernur menilai harga sejumlah kebutuhan pokok lain masih relatif normal dan terkendali. Ia meminta stabilitas harga tetap dijaga agar tidak menekan daya beli masyarakat.
Kunjungan ini turut didampingi oleh Kepala Bulog Lampung Nurman Susilo, yang menekankan ketersediaan beras SPHP di Lampung cukup dan distribusinya akan diperkuat hingga pasar tradisional. Hadir pula Plt. Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto; serta Kepala Disperindag Provinsi Lampung, Evie Fatmawaty, yang memonitor harga dan distribusi pangan. Juga Kepala UPT Pasar Natar, Yusna Liana, yang memaparkan kondisi fasilitas pasar sehari-hari.
Terkait Rapat Nasional Pengendalian Inflasi
Sebelumnya, Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, mewakili Pemprov Lampung dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah ke-130 secara virtual pada Senin (19/8/2025). Rapat yang dipimpin Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir itu menekankan pentingnya langkah nyata pemerintah daerah untuk menahan laju inflasi, terutama dari komoditas pangan utama.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional Juli 2025 tercatat 2,37% (yoy), naik dari Juni sebesar 1,87%. Sejumlah komoditas menyumbang inflasi, antara lain beras (0,15%), bawang merah (0,10%), tomat (0,08%), dan cabai rawit (0,08%).
Di Lampung, meski Indeks Perkembangan Harga (IPH) turun -0,06% per 15 Agustus, harga minyak goreng kemasan Minyakita justru masih di atas HET. Rata-rata harga tercatat Rp15.500–Rp17.000 per liter, termasuk di Kota Metro dan Lampung Selatan. Angka ini lebih tinggi dari ketentuan pemerintah, meski pemerintah pusat melaporkan penyaluran Minyakita secara nasional sudah mencapai 93%.
Sementara itu, rata-rata harga beras medium di Lampung pada Agustus mencapai Rp14.012 per kilogram (naik 1,15% dibanding Juli), beras premium Rp15.435 (naik 0,82%). Komoditas lain yang mengalami kenaikan signifikan adalah bawang merah (+14,57%) dan telur ayam ras (+0,47%), sementara cabai rawit turun 16,76% dan cabai merah turun tipis 0,03%. (*)
