Sebanyak 29.559 warga di Kabupaten Lampung Barat, menerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat.
Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Pemkab Lampung Barat Danang Hari Suseno, saat dihubungi dari Lampung Selatan, Jumat, mengatakan bantuan ini merupakan dukungan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat.
“Ini adalah wujud kepedulian pemerintah agar masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang layak, baik dari sisi harga maupun volumenya,” ujarnya.
Menurut dia, penyaluran CPP beras dan minyak goreng di Lampung Barat untuk periode Oktober-November sebagai upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan dan melindungi masyarakat berpendapatan rendah.
Ia menegaskan bahwa kebijakan penyaluran CPP merupakan instruksi langsung Presiden untuk memastikan pemerintah hadir menjamin keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah.
Danang mengharapkan, dengan terealisasinya pendistribusian CPP ini, kebutuhan pangan masyarakat Lampung Barat dapat terus terjaga secara merata.
“Tahun ini penyaluran CPP mengalami peningkatan. Jika sebelumnya hanya berupa bantuan beras, kini pemerintah menambah bantuan minyak goreng sebanyak 4 liter untuk setiap keluarga penerima manfaat,” ucapnya.
Selain CPP beras dan minyak goreng, beberapa hari sebelumnya pemerintah juga menyalurkan BLTS Kesra senilai Rp900 ribu kepada 37.752 KPM melalui Kartu KKS maupun Kantor Pos.
Ia menekankan, bantuan ini bukan hanya bentuk perlindungan sosial, tetapi juga berfungsi sebagai stimulus ekonomi, terutama di tengah kenaikan harga beberapa kebutuhan pangan pokok.
“Tujuan penyaluran kali ini untuk mengurangi beban masyarakat miskin, menekan kerawanan pangan, serta membantu pemerintah mengendalikan inflasi akibat lonjakan harga beras dan minyak goreng,” ucap dia.
Sementara itu, tahun 2025 menjadi momentum penting dalam pelaksanaan bansos karena basis data penyaluran CPP saat ini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), menggantikan data P3KE.
Perubahan ini merupakan langkah menuju Satu Data Indonesia, yang diharapkan membuat penyaluran bantuan semakin tepat sasaran dan akurat.
Untuk memastikan kelancaran distribusi, Danang meminta seluruh camat, peratin, lurah, dan TKSK agar terlibat aktif di lapangan.
“Penyaluran dikatakan sukses bukan hanya dari komoditinya tersalur, tetapi juga administrasinya tertib dan sesuai petunjuk teknis,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi serta penunjukan penanggung jawab distribusi di masing-masing pekon (desa) demi menghindari hambatan teknis.
“Jika ada kekurangan baik dari kualitas maupun jumlah, sampaikan segera secara baik kepada pihak penyedia agar tidak menimbulkan kekisruhan,” ujar dia.
