Lampung Selatan —- Gubernur Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, melakukan Groundbreaking Program Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi Tahun 2026 di Kebun Kedaton Trikora PTPN I Regional 7, Jati Agung, Jumat (6/2/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian untuk memastikan ketersediaan protein hewani yang berkualitas dan terjangkau. Lampung terpilih menjadi salah satu dari enam provinsi tahap pertama (Fase I) di Indonesia yang melaksanakan proyek hilirisasi terintegrasi ini.
Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Sekdaprov Marindo Kurniawan, Gubernur menegaskan bahwa program ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait penguatan pangan dan gizi sebagai prioritas nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya Asta Cita keempat tentang penguatan pembangunan sumber daya manusia. Salah satu program utamanya adalah program makanan bergizi gratis bagi anak sekolah, santri, balita, dan ibu hamil,” ujar Gubernur.
Gubernur menjelaskan bahwa proyek di Lampung mencakup empat infrastruktur kunci, yakni pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) berkapasitas 2.000 ekor, fasilitas parent stock dan hatchery, pabrik pakan ternak tahap kedua, serta pabrik tepung telur tahap kedua.
Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan transformasi pengiriman komoditas unggas agar tidak lagi bergantung pada penjualan ayam hidup.
“Pemerintah Provinsi Lampung mendorong agar ayam yang keluar dari Lampung tidak lagi dalam bentuk ayam hidup, tetapi sudah dipotong atau diolah. Dengan cara ini, maka nilai tambahnya akan semakin lebih besar dan manfaat ekonominya lebih terasa bagi masyarakat,” tegasnya.
Data tahun 2025 mencatat potensi unggas Lampung yang sangat besar, dengan pengiriman daging mencapai 19 juta kilogram dan 16 juta ekor ayam hidup. Melalui pembangunan RPHU dan fasilitas cold storage, potensi ini diharapkan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Guna memastikan kelancaran distribusi, Pemprov Lampung juga telah menggandeng BUMD Dharma Jaya milik Pemprov DKI Jakarta sebagai mitra pemasaran.
Menutup sambutannya, Gubernur mengingatkan agar program yang dibiayai dana pusat ini dijalankan dengan penuh integritas dan transparansi. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari peternak hingga akademisi, untuk bersinergi menjadikan Lampung sebagai contoh sukses hilirisasi peternakan nasional.
Sementara itu, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I, Teddy Yunirman Danas, menegaskan bahwa proyek ini merupakan langkah bersejarah bagi industri peternakan di Lampung. Pembangunan ini mencakup tiga infrastruktur utama yang akan membentuk ekosistem peternakan modern yang efisien dan kompetitif.
”Di lokasi ini (Kedaton) akan dibangun Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan Cold Storage di atas lahan seluas 5 hektar. Selain itu, kami juga menyiapkan lahan di Kebun Bergen untuk fasilitas Parent Stock dengan kapasitas 10 juta DOC per tahun, serta pembangunan pabrik pakan. Ini adalah ekosistem lengkap dari hulu ke hilir,” ujar Teddy.
Teddy kemudian menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini memiliki nilai strategis dalam mendukung program prioritas nasional, yaitu penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan adanya fasilitas pengolahan dan penyimpanan yang memadai, distribusi protein hewani bagi masyarakat dapat lebih terjamin kualitas dan ketersediaannya.
Danantara Indonesia, melalui PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD, secara resmi memulai groundbreaking hilirisasi pengembangan industri ayam terintegrasi di enam provinsi di Indonesia.
Keenam provinsi tersebut adalah Jawa Timur (Kabupaten Malang), Gorontalo (Kabupaten Gorontalo Utara), Lampung (Kabupaten Lampung Selatan), Sulawesi Selatan (Kabupaten Bone), Kalimantan Timur (Kabupaten Penajam Paser), dan Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Sumbawa).
Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Pakan Ditjen PKH Kementerian Pertanian, Regional Head PTPN I Regional 7, jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Bupati Lampung Selatan.
