Dorong Layanan Kesehatan Masyarakat, Pemprov Lampung Perkuat CKG, Imunisasi, dan BPJS Kesehatan

- Redaksi

Rabu, 12 November 2025 - 04:29 WIB

URL berhasil dicopy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat komitmen dalam peningkatan layanan kesehatan masyarakat melalui percepatan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG), skrining Thalasemia, serta optimalisasi BPJS Kesehatan. 

Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat memimpin Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang digelar di Balai Keratun Lantai III, Komplek Kantor Gubernur, Rabu (12/11/2025).

Dalam arahannya, Wagub menegaskan tiga fokus utama Pemerintah Provinsi Lampung, yakni cek kesehatan gratis yang akan diintegrasikan dengan berbagai skrining penyakit, peningkatan imunisasi, dan penguatan pembiayaan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ada beberapa hal yang menjadi penekanan dari Pemerintah Provinsi berkenaan dengan yang pertama cek kesehatan gratis yang akan diintegrasikan di beberapa screening penyakit, kemudian yang kedua berkenaan dengan imunisasi, dan yang ketiga berkenaan dengan pembiayaan kesehatan atau BPJS kesehatan,” ucapnya.

Wagub juga menjelaskan bahwa program Cek Kesehatan Gratis (CKG) merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan melakukan deteksi dini terhadap berbagai penyakit.

Wagub menambahkan bahwa fokus pelaksanaan CKG mencakup CKG Sekolah, CKG untuk masyarakat umum, serta CKG komunitas dimana berdasarkan data triwulan III tahun 2025, sebanyak 54.150 pemeriksaan dini dilakukan di Puskesmas, dengan 25,56% di antaranya dicurigai memiliki risiko thalasemia.

Terkait hal tersebut, Wagub menegaskan bahwa skrining Thalasemia menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Daerah.

“Kenapa saya bilang thalasemia ini penting? Karena sebetulnya dari screening sederhana saja kita bisa menekan angka carrier di masyarakat untuk thalasemia,” tegasnya. Wagub juga menekankan pentingnya meningkatkan capaian imunisasi rutin, yang pelaporannya dinilai masih rendah di beberapa kabupaten/kota.

“Imunisasi merupakan upaya efektif dan efisien untuk mencegah stunting, menurunkan angka kesakitan dan angka kematian bayi akibat yang ditegah dengan imunisasi PD33I dan yang dapat menimbulkan kejadian luar biasa,” ucapnya.

Wagub juga meminta seluruh kader Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk aktif melakukan pelaporan capaian imunisasi melalui aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) agar target nasional dapat tercapai.

“Ini kader-kader di puskesmas untuk dapat dikawal, di follow up untuk capai imunisasi kita harus kejar,” tambahnya. Wagub juga menyoroti kondisi kepesertaan BPJS Kesehatan di Provinsi Lampung yang telah mencapai 98,16%, namun tingkat keaktifannya masih sangat rendah

“Oleh karena itu perlu secara detail membahas tiga aspek sistem kesehatan nasional yaitu aspek-aspek kepesertaan, penerimaan, dan pelayanan kesehatan,” kata Wagub. Wagub mengajak seluruh pemerintah daerah dan dunia usaha untuk bersinergi dalam mendorong keaktifan peserta BPJS, termasuk pekerja sektor informal.

Lebih lanjut, Wagub menyampaikan kabar baik terkait program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang akan dimulai pada November 2025, hasil koordinasi dengan Kemenko PMK. “Tujuan program tersebut itu untuk membantu masyarakat dari kalangan yang tidak mampu, yang kesulitan membayar iuran BPJS Kesehatan sekaligus mengaktifkan kembali,” jelasnya.

Wagub meminta pemerintah daerah segera menyisir data peserta BPJS agar tepat sasaran dan memanfaatkan program nasional ini sebaik mungkin. “Jangan sampai kita membayar rutin PBI daerahnya pada orang yang sebetulnya tidak berhak menerima, pada orang yang sebetulnya tidak ada bahkan di dunia,” tegasnya Wagub.

Selain itu, Wagub juga mengimbau agar CKG Komunitas di perusahaan-perusahaan dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi BPJS Kesehatan, terutama bagi pekerja informal. Diakhir, Wagub berharap adanya peningkatan  terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor kesehatan, terutama pada imunisasi, tuberkulosis, dan malaria.

“Saya berharap setelah ini bisa ada pengerucutan dari Dinas Kesehatan nanti bisa sampaikan secara detail berkenan dengan BPJS dan berkenan dengan screening CKG thalasemia. Tahun depan saya berharap ada peningkatan angka-angka SPM seperti imunisasi, tuberculosis dan lain sebagainya di Provinsi Lampung,” pungkasnya. 

Berita Terkait

Waspadai El Nino 2026, Pemprov Lampung Matangkan Strategi Mitigasi Terpadu
Pemprov Lampung Perkuat Peran Penggerak Digitalisasi Keuangan Daerah Lewat HLM ETPD
Rotasi Jabatan di Pemprov Lampung, Perkuat Sektor Energi dan Sumber Daya Air
Sensus Ekonomi 2026, Pemprov Lampung Perkuat Sinergi untuk Data Berkualitas
Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Antarwilayah untuk Optimalisasi PAD
Inflasi Lampung Terendah Nasional, Pemprov Perkuat Pengendalian Harga Pasca Lebaran 2026
Gubernur Mirza Tekankan Nilai Tri Hita Karana di Mahasabha XIV KMHDI, Perkuat Harmoni Lampung
Pemprov Lampung Kaji Dampak Lingkungan Tambang di Way Kanan
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 2 Mei 2026 - 13:45 WIB

Relawan Gesit Lampung Rayakan Milad Pertama dengan Family Gathering di Pantai Cakra Pesawaran

Senin, 27 April 2026 - 11:46 WIB

Sinergi Putera Daerah: Lampung Preneur Hub Perkuat Basis Kebijakan Ekonomi Bersama Zulkifli Hasan

Minggu, 26 April 2026 - 16:28 WIB

Pesta Rakyat Meriah, tapi Warga Lampung Timur Tanya: Kapan Jalan Diperbaiki dan Siltap Dibayar?

Sabtu, 25 April 2026 - 15:35 WIB

GRL Way Kanan Perkuat Pembinaan Atlet Muda Lewat KAKIMAL Cup 2026

Jumat, 24 April 2026 - 16:59 WIB

Tambah Armada dan Tank Container, DLH Bandar Lampung Perkuat Pengelolaan Sampah 2026

Kamis, 16 April 2026 - 06:42 WIB

INFORMASI KEHILANGAN

Rabu, 15 April 2026 - 06:47 WIB

DPC Laskar Lampung Indonesia dan Holland Bakery Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Bandar Lampung

Sabtu, 11 April 2026 - 06:43 WIB

Mekhanai Kebandakhan Tjindar Bumi Raih Predikat Mekhanai Intelegensia pada Grand Final Muli Mekhanai Lampung Selatan

Berita Terbaru

POLITIK

UU PRT: Akhir Penantian Dua Dekade yang Belum Usai

Selasa, 28 Apr 2026 - 11:41 WIB

Exit mobile version