BANDAR LAMPUNG, – Komisi III DPRD Provinsi Lampung mendorong pemerintah provinsi untuk mengadopsi sistem digitalisasi data wajib pajak kendaraan bermotor seperti yang telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dorongan ini disampaikan usai studi banding yang dilakukan ke Provinsi Jawa Barat oleh dua anggota Komisi III DPRD Lampung, yaitu Munir Abdul Haris dan Taufik Rahman. Studi banding tersebut bertujuan mempelajari mekanisme pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang telah lebih dulu dijalankan di Jawa Barat.
“Kemarin saya sudah melakukan studi banding ke Jawa Barat dan mencatat beberapa metode yang bisa diterapkan di Lampung. Kita bisa mengadopsi cara dari provinsi lain yang diharapkan mampu memperkuat sistem dan pelayanan agar lebih cepat dan maksimal,” ujar Munir Abdul Haris saat diwawancarai pada Sabtu (3/5/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kunjungan tersebut, Munir mencatat bahwa sistem pelayanan pajak di Jawa Barat telah terintegrasi secara digital dan terhubung langsung dengan data kependudukan melalui KTP elektronik.
“Sistem disana memungkinkan masyarakat untuk mengecek data diri dan tanggungan pajak hanya dengan menempelkan KTP pada alat digital khusus. Setelah itu, akan muncul informasi wajib pajak, jenis kendaraan yang dimiliki, serta besaran pajak yang harus dibayar. Masyarakat kemudian bisa mencetak struk yang berisi data kendaraan dan nominal yang harus dibayar, untuk kemudian dibawa ke loket pelayanan bersama dokumen persyaratan lainnya,” jelasnya.
Munir menambahkan, sistem tersebut telah mengintegrasikan data pajak kendaraan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga memudahkan pendataan dan pemutakhiran informasi wajib pajak secara menyeluruh.
“Kita mengapresiasi terobosan-terobosan yang telah dilakukan oleh Bapenda Lampung, meskipun ke depan perlu langkah yang lebih progresif, termasuk integrasi data KTP dengan kewajiban pajak berdasarkan NIK,” tambahnya.
Ia juga menyarankan agar seluruh data wajib pajak, baik yang mengikuti program pemutihan maupun tidak, dapat disusun dan diintegrasikan dalam sistem digital serupa. Diharapkan, sistem ini mulai dapat diterapkan di Provinsi Lampung pada tahun 2026.
Selain itu, Munir menekankan pentingnya sosialisasi yang masif terhadap program pemutihan pajak. Ia meminta Pemerintah Provinsi Lampung, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta seluruh perangkat daerah hingga tingkat kelurahan dan kecamatan untuk terlibat aktif.
“Pemprov Lampung harus memaksimalkan sosialisasi, baik melalui media sosial maupun dengan terjun langsung ke masyarakat bersama perangkat desa dan kecamatan,” tegasnya.
Munir juga menyoroti pentingnya penyampaian informasi terkait penghapusan data kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang atau tidak membayar pajak selama dua tahun berturut-turut setelah masa berlaku STNK habis, akan dihapus dari data registrasi kendaraan.
“Dengan menyampaikan informasi mengenai penghapusan data kendaraan ini, serta program pemutihan pajak yang berlangsung selama tiga bulan, masyarakat akan lebih terdorong untuk membayar pajak,” pungkasnya.
