Menurut Lesty, proyek peningkatan jalan tersebut merupakan investasi jalan nasional tahun anggaran 2025 yang direalisasikan pada 31 Desember 2025 dan didanai pemerintah pusat.
“Pembangunan ini menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Lesty, pada Rabu, (21/1/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung itu menjelaskan, ruas Simpang Korpri–Purwotani yang ditangani melalui skema Inpres Jalan Daerah memiliki panjang sekitar 2,5 kilometer dan berfungsi sebagai penghubung strategis antara jalan provinsi dan nasional.
Lesty memastikan keterlibatan Dinas BMBK Provinsi Lampung berlanjut pada 2026.
Pemerintah provinsi, kata dia, menyiapkan skema pinjaman daerah senilai Rp1 triliun untuk pembangunan tambahan jalan sepanjang sekitar 10 kilometer, termasuk di ruas Purwotani.
“Tambahan ruas antara Simpang Purwotani dan Simpang Korpri akan dibiayai melalui APBD Provinsi Lampung,” ujarnya.
Ia berharap pembangunan jalan yang berkesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan konektivitas.“Sehingga dapat memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Lampung,” tandasnya.
