Lampung Tengah —Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKB, Munir Abdul Haris, melanjutkan reses tahap IV di Kecamatan Trimurjo dan Bumi Ratu Nuban, Jumat (14/11/2025). Selain menyerap aspirasi, Munir juga menyerahkan 112 kartu dan buku tabungan Program Indonesia Pintar (PIP) Aspirasi untuk siswa SD dan SMA.
61 Siswa SDN 2 Purwoadi Terima PIP, Warga Usul Perbaikan Drainase
Reses hari ketiga berlangsung di SDN 2 Purwoadi, Trimurjo. Di lokasi ini Munir menyerahkan 61 kartu PIP kepada siswa-siswi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hadir sekitar 150 warga, termasuk tokoh masyarakat, wali murid, aparat kampung, serta anggota DPRD Lampung Tengah H. Ujang Mahmud.
Kepala Kampung Purwoadi, Edi Sanipo, mengapresiasi progres pembangunan ruas jalan provinsi Metro–Wates yang hampir selesai tahun ini, dan meminta dilanjutkan hingga Wates pada 2026. Ia juga menyoroti buruknya drainase pertanian.
“Mayoritas warga kami petani. Mohon perbaikan drainase yang sudah sangat memprihatinkan,” kata Edi.
Wali murid, Ibu Yati, turut menyampaikan terima kasih atas PIP aspirasi dan berharap program tersebut bisa diusulkan setiap tahun.
Munir menegaskan seluruh aspirasi akan dibawa ke eksekutif sebagai pokok pikiran.
“Untuk PIP aspirasi tidak perlu khawatir. Saya diperintah Ibu Chusnunia (Nunik) untuk mengawal program ini hingga 2029, bahkan diupayakan berlanjut sampai 2033,” ujarnya.
51 Siswa SMA S Darul Arafah Terima PIP, Warga Minta Bantuan KIP Kuliah
Di titik kedua, Desa Suka Jawa, Bumi Ratu Nuban, Munir menyerahkan 51 kartu PIP untuk siswa-siswi SMA S Darul Arafah. Acara dihadiri sekitar 120 warga.
Beberapa orang tua, seperti Ibu Sumiati dan Ibu Ana, meminta bantuan agar anak mereka bisa mendapatkan beasiswa KIP Kuliah karena keterbatasan biaya.
Munir berjanji akan mengupayakan hal tersebut.
“Akan saya komunikasikan ke Fraksi PKB di DPR RI. Syaratnya anak-anak harus punya tekad kuat, rajin, dan siap menyelesaikan studi,” tegasnya.
Warga Keluhkan Pemutusan PKH Karena Diduga Terkait Judi Online
Sekdes Suka Jawa, Mitono, mengeluhkan adanya penerima PKH yang diputus karena datanya terindikasi terkait judi online, padahal diduga data tersebut dibajak orang lain.
Munir menyatakan akan berkoordinasi dengan pendamping PKH dan Kemensos.
“Kalau benar datanya dibajak, tentu harus dikembalikan haknya. Tapi jika dipakai berjudi, berarti memang tidak layak dibantu,” kata Munir
Sosialisasi Pemutihan Pajak Kendaraan
Dalam setiap titik, Munir juga mensosialisasikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diperpanjang hingga 5 Desember 2025.
“Silakan dimanfaatkan. Dana pajak akan digunakan 100% untuk memperbaiki infrastruktur jalan provinsi,” ujarnya.
