Bandarlampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta 15 kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Lampung untuk memiliki kemandirian fiskal dengan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
“Transformasi arsitektur keuangan daerah bagi seluruh kepala daerah di Provinsi Lampung itu sangat penting,” ujar Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Selasa.
Ia mengatakan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) harus menjadi momentum untuk melepaskan ketergantungan fiskal di daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita tidak lagi bisa sekadar bergantung pada dana transfer pusat. Saat ini kita semua dituntut untuk mulai berdiri melalui kemandirian fiskal. Oleh karena itu, hal ini harus diwujudkan,” katanya.
Ia menjelaskan kemandirian fiskal tersebut dapat terealisasi oleh 15 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, melalui dukungan digitalisasi yang dapat memudahkan masyarakat dalam membayar pajak maupun retribusi serta meningkatkan efisiensi pencatatan.
“Optimalisasi pendapatan asli daerah kini harus bertumpu pada digitalisasi, bukan dengan membebani masyarakat. Contohnya keberhasilan beberapa daerah yang mampu meningkatkan pendapatan hingga berkali lipat melalui penerapan sistem pembayaran digital seperti QRIS pada retribusi pasar,” ucap dia.
Selain itu, lanjut dia, perlu ada pergeseran paradigma belanja daerah dari sekadar menghabiskan anggaran atau belanja lebih banyak menjadi belanja yang berkualitas, karena setiap rupiah dalam APBD diharapkan memiliki efek ganda yang nyata bagi ekonomi lokal.
“Efisiensi bukan berarti memotong anggaran secara tidak terkendali, tetapi memastikan setiap pengeluaran memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang besar bagi rakyat,” tambahnya.
Kemudian, juga perlu dilakukan inovasi dari sisi ekosistem investasi, dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif agar sektor riil tumbuh, yang pada gilirannya akan memperluas basis pajak kita secara berkelanjutan.
“Lalu mempertajam sasaran belanja agar benar-benar produktif, dan memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah agar selaras dengan kebijakan nasional, salah satunya dengan melaksanakan program strategis seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat yang terintegrasi sampai desa,” ujar dia.
