Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memimpin langsung rapat evaluasi yang membahas pelaksanaan MBG Tahun 2025 sekaligus persiapan tugas Satuan Tugas MBG Tahun 2026.
Evaluasi dilakukan menyusul berbagai persoalan yang mencuat dalam implementasi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diketahui belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara kualitas menu dan kelayakan makanan juga menuai keluhan.
Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar dan tujuan program.
“Kita ingin memastikan apa saja yang perlu diperbaiki dan bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung program ini,” kata Mirza usai rapat.
Ia menegaskan, standar operasional prosedur (SOP) menjadi perhatian utama, terutama terkait menu, infrastruktur dapur, serta kualitas bahan makanan.
“Standarisasi harus diperkuat. Mulai dari menu, infrastruktur, sampai kualitas bahan pangan,” ujarnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya keterkaitan MBG dengan penguatan ekonomi lokal.
Menurut dia, kebutuhan bahan pangan untuk MBG idealnya dipasok dari wilayah setempat agar perputaran ekonomi terjadi di desa.
“Lampung ini penghasil pangan, tapi belum semuanya siap menyuplai kebutuhan MBG. Desa-desa perlu dipersiapkan agar mampu menyediakan bahan pangan yang layak dan berkelanjutan,” kata Mirza.
Ia menambahkan, selama ini masih banyak bahan makanan yang didatangkan dari luar daerah karena keterbatasan kesiapan di tingkat desa.
Pemerintah provinsi bersama kabupaten dan kota akan mendorong agar desa mampu menjadi penyangga utama kebutuhan MBG.
Selain itu, Rahmat memastikan pengelolaan dampak lanjutan program, termasuk pengelolaan sampah dari kegiatan MBG, juga mulai berjalan dan terus dibenahi.
Evaluasi ini, kata dia, akan menjadi dasar perbaikan pelaksanaan MBG ke depan agar tujuan pemenuhan gizi anak sekaligus penguatan ekonomi lokal dapat tercapai secara beriringan.
