Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Lampung, Juniansyah, menyatakan optimisme terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang tengah digencarkan secara nasional oleh pemerintah.
Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada implementasi di lapangan serta evaluasi berkelanjutan dari pemerintah dan pihak-pihak terkait.
“Saya optimis terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih, namun realisasinya baru bisa dinilai setelah program berjalan. Tentu akan ada evaluasi dari pemerintah maupun pihak terkait,” ujar Juniansyah, Rabu (4/6/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif strategis yang ditujukan untuk memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa. Sosialisasi program ini terus dilakukan secara intensif di berbagai daerah di Lampung.
“Kami hampir setiap hari melakukan sosialisasi ke berbagai daerah mengenai pemanfaatan Koperasi Merah Putih. Karena koperasi ini memang berbasis di desa-desa maupun di kota,” jelasnya.
Juniansyah mengungkapkan bahwa saat ini Koperasi Merah Putih telah terbentuk 100% di wilayah Lampung dan tengah dalam proses legalisasi melalui notaris. Sekitar 37% koperasi di Lampung juga sudah mulai aktif beroperasi.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa masing-masing koperasi akan mendapatkan plafon pembiayaan dari bank senilai Rp3 hingga Rp5 miliar sebagai modal usaha yang akan dikelola secara mandiri.
Untuk mendukung keberhasilan program ini, Dekopinwil Lampung juga aktif mendorong pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi yang sudah terbentuk.
“Kami melakukan pengawasan, pendidikan, pelatihan, serta pembinaan agar koperasi berjalan sesuai jalurnya. Koperasi yang tidak sesuai arah tidak akan kami benarkan,” tegasnya.
Selain memperkuat kelembagaan, digitalisasi koperasi juga menjadi salah satu fokus utama ke depan. Berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta, seluruh sistem koperasi akan diarahkan ke platform digital.
Juniansyah mendorong pemerintah daerah untuk aktif menyelenggarakan pelatihan terkait digitalisasi koperasi, komunikasi koperasi, serta akuntansi berbasis digital.
“Koperasi ke depan tidak akan lagi menggunakan sistem manual. Semuanya akan beralih ke digital. Anak-anak muda harus dilibatkan. Pemerintah daerah perlu menyelenggarakan pelatihan tentang digitalisasi koperasi, komunikasi, hingga akuntansi koperasi,” ungkapnya.
Ia pun berharap peringatan Hari Koperasi Nasional yang akan digelar pada 12 Juli mendatang di Jawa Timur dapat menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali peran koperasi dalam membangun ekonomi kerakyatan
