Ketua DPRD Intruksikan Anggota Legislatif Aktif Sosialisasi Pemutihan Pajak

- Redaksi

Selasa, 6 Mei 2025 - 09:38 WIB

URL berhasil dicopy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, mengimbau seluruh anggota DPRD untuk berperan aktif dalam menyosialisasikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung dari 1 Mei hingga 30 Juli 2025.

Imbauan tersebut disampaikan melalui surat resmi DPRD Lampung Nomor 100.3.4/0590/III.01/30/2025 tentang Sosialisasi Pemutihan Pajak.

Dalam surat tersebut, Giri meminta agar para anggota DPRD dapat mengintegrasikan informasi mengenai program pemutihan pajak ke dalam agenda Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) di daerah pemilihan masing-masing.

Berikut beberapa poin penting yang perlu disosialisasikan:

Program Pemutihan Pajak

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor berupa pembebasan denda pajak, bea balik nama kendaraan, dan sanksi administratif lainnya. Program ini bertujuan meringankan beban masyarakat serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Rencana Penghapusan Data Kendaraan

Sesuai amanat undang-undang, setelah program pemutihan berakhir, akan diberlakukan kebijakan penghapusan data kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang atau tidak membayar pajak selama dua tahun berturut-turut setelah masa berlaku STNK habis. Kebijakan ini ditujukan untuk menertibkan serta meningkatkan akurasi data kendaraan bermotor di Lampung.

Kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah Provinsi Lampung menghadapi tantangan fiskal akibat keterbatasan anggaran yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu, optimalisasi PAD, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), menjadi sangat krusial.

Pemanfaatan PAD untuk Infrastruktur

PAD yang diperoleh dari sektor PKB akan diprioritaskan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat di berbagai wilayah Lampung. Dukungan aktif dari seluruh anggota DPRD diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program ini.

Sebagai informasi, program pemutihan pajak kendaraan bermotor resmi berlangsung mulai 1 Mei hingga 30 Juli 2025. Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.

Berita Terkait

UU PRT: Akhir Penantian Dua Dekade yang Belum Usai
KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Dinamika Politik
Jaga Stabilitas Harga dan Kualitas Pangan, Pemprov Lampung Intensifkan Pengawasan Pasar
Jalan Rusak, Uang Rakyat Dipertanyakan: FORMALIS Soroti Dugaan KKN dan Gratifikasi di Balik Proyek Miliaran Rupiah Bina Marga Lampung
Tegas…!, Parosil Minta Seluruh Kader PDI Perjuangan Lambar Aktif Turun ke Akar Rumput Bantu Masyarakat
Darlian Pone Kembalikan Formulir Pendaftaran Calon Ketua Golkar Way Kanan
Peringati Harlah ke-58, KOPRI Lampung Gandeng Pemerintah Provinsi Berantas Kekerasan Seksual
Momentum Hari Ibu, Kostiana Tegaskan Peran Besar Ibu sebagai Fondasi Awal Kehidupan
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 2 Mei 2026 - 13:45 WIB

Relawan Gesit Lampung Rayakan Milad Pertama dengan Family Gathering di Pantai Cakra Pesawaran

Senin, 27 April 2026 - 11:46 WIB

Sinergi Putera Daerah: Lampung Preneur Hub Perkuat Basis Kebijakan Ekonomi Bersama Zulkifli Hasan

Minggu, 26 April 2026 - 16:28 WIB

Pesta Rakyat Meriah, tapi Warga Lampung Timur Tanya: Kapan Jalan Diperbaiki dan Siltap Dibayar?

Sabtu, 25 April 2026 - 15:35 WIB

GRL Way Kanan Perkuat Pembinaan Atlet Muda Lewat KAKIMAL Cup 2026

Jumat, 24 April 2026 - 16:59 WIB

Tambah Armada dan Tank Container, DLH Bandar Lampung Perkuat Pengelolaan Sampah 2026

Kamis, 16 April 2026 - 06:42 WIB

INFORMASI KEHILANGAN

Rabu, 15 April 2026 - 06:47 WIB

DPC Laskar Lampung Indonesia dan Holland Bakery Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Bandar Lampung

Sabtu, 11 April 2026 - 06:43 WIB

Mekhanai Kebandakhan Tjindar Bumi Raih Predikat Mekhanai Intelegensia pada Grand Final Muli Mekhanai Lampung Selatan

Berita Terbaru

POLITIK

UU PRT: Akhir Penantian Dua Dekade yang Belum Usai

Selasa, 28 Apr 2026 - 11:41 WIB

Exit mobile version