Pilkada Lewat DPRD Adalah “Perampokan” Kedaulatan, Rakyat Wajib Boikot Partai Pendukungnya!

Founder Antasari 150 C sekaligus tokoh aktivis, Rico Kiat Sanjaya, SH, mengeluarkan pernyataan perang terhadap wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke DPRD. Mantan Ketua Umum PC PMII Jakarta Pusat ini menyebut gagasan tersebut bukan sekadar kemunduran demokrasi, melainkan sebuah “perampokan hak rakyat” di siang bolong.

Rico, yang juga merupakan Founder Aktualisasi Syi’ar Kebangsaan (Asyikers), menegaskan bahwa upaya memindahkan kotak suara dari rakyat ke ruang-ruang gelap DPRD adalah pengkhianatan paling telanjang terhadap cita-cita Reformasi 1998.

“Demokrasi kita sedang coba dibegal oleh elit partai yang haus kuasa namun takut pada penilaian rakyat. Jika Pilkada ditarik ke DPRD, maka rakyat hanya akan menjadi penonton saat nasib daerahnya diperdagangkan di bawah meja. Ini adalah penghinaan terhadap akal sehat bangsa!” tegas Rico dalam rilis resminya, Kamis (08/01/2026).

Baca juga:  Wulan Mirza Kunjungi Bocah Penderita Gizi Buruk di Natar: “Kita Dampingi Sampai Sembuh”

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mosi Tidak Percaya: Jangan Pilih Lagi Partai “Pembegal” Demokrasi
Rico Kiat Sanjaya mengeluarkan seruan keras bagi masyarakat pemilih untuk memberikan sanksi sosial dan politik yang nyata. Ia meminta rakyat untuk tidak lagi memberikan suaranya kepada partai politik mana pun yang mendukung wacana tersebut.

Tandai dan Boikot: “Rakyat harus cerdas. Catat dan tandai partai mana saja yang setuju hak pilih kita dicabut. Pada Pemilu mendatang, jangan percaya dan jangan pilih kembali partai tersebut! Mereka tidak layak duduk di kursi kekuasaan jika mereka sendiri takut pada pilihan rakyat.”

Haramkan Suara untuk Anti-Demokrasi: “Partai yang mendukung Pilkada melalui DPRD adalah musuh kedaulatan. Mengharamkan suara untuk mereka adalah bentuk pertahanan diri rakyat agar tidak selamanya dijajah oleh kepentingan oligarki.”

Oligarki vs Kedaulatan Rakyat
Melalui perspektif Asyikers, Rico menyoroti bahwa kebijakan ini akan memutus mata rantai pertanggungjawaban pemimpin daerah kepada rakyatnya.

“Jika kepala daerah dipilih oleh segelintir anggota dewan, maka loyalitas mereka hanya kepada ketua partai, bukan kepada rakyat. Ini akan menyuburkan ‘politik dagang sapi’ dan korupsi berjamaah di daerah. Kita tidak boleh membiarkan demokrasi kita mati di tangan para calo politik,” lanjutnya.

Pernyataan Sikap Tegas
Sebagai Demisioner Ketua Umum PMII Jakarta Pusat yang terbiasa berada di garis depan perjuangan, Rico Kiat Sanjaya, SH menyatakan:

Menolak Tanpa Kompromi: Segala bentuk upaya legislasi yang ingin mencabut hak pilih langsung rakyat dalam Pilkada.

Seruan Perlawanan: Mengajak seluruh elemen aktivis, mahasiswa, dan masyarakat sipil untuk bersatu melakukan mosi tidak percaya kepada partai politik pendukung Pilkada DPRD.

Sanksi Politik: Memastikan gerakan “Tanpa Suara untuk Partai Pembegal” masif dilakukan hingga ke akar rumput.

“Kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan elit fraksi. Jika mereka berani merampas hak pilih kita, maka kita harus berani menyingkirkan mereka dari panggung politik Indonesia selamanya!” tutup Rico dengan nada bicara yang lugas.