Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mendorong seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung untuk memperkuat komitmen dan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan daerah yang benar-benar ramah dan layak bagi anak.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Provinsi Lampung yang berlangsung di Ruang Sungkai, Balai Keratun Lt.1, Senin (10/11/2025).
Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, serta para kepala OPD terkait dan perwakilan kabupaten/kota se-Lampung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan rasa syukur karena seluruh pemangku kepentingan dapat berkumpul untuk bersama-sama memperjuangkan hak dan perlindungan bagi anak-anak di seluruh wilayah Lampung.
“Hari ini kita hadir bukan sekadar memenuhi kewajiban atau melaksanakan agenda seremonial, tetapi untuk meneguhkan kembali komitmen kita terhadap masa depan anak-anak Lampung. Evaluasi ini penting agar setiap kebijakan daerah, mulai dari perencanaan hingga penganggaran benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak,” ujarnya.
Wakil Gubernur menegaskan bahwa program Kabupaten/Kota Layak Anak bukanlah sekadar upaya mengejar penghargaan, melainkan gerakan nyata lintas sektor dan lintas generasi yang menempatkan anak sebagai subjek pembangunan. Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Jihan juga menyampaikan apresiasi kepada beberapa daerah yang berhasil mempertahankan atau meningkatkan predikat KLA tahun 2025.
“Saya memberikan apresiasi kepada Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, Tulang Bawang, Way Kanan, Pesawaran, Lampung Selatan, Kota Metro, dan Kota Bandar Lampung yang berhasil mempertahankan predikat tinggi. Begitu juga Kabupaten Pesisir Barat yang menunjukkan peningkatan signifikan,” katanya.
Namun demikian, Wakil Gubernur juga menyoroti beberapa daerah yang mengalami penurunan kategori, yakni Kabupaten Lampung Barat, Lampung Utara, Tanggamus, dan Pringsewu, yang turun dari kategori Madya menjadi Pratama. Ia meminta pemerintah daerah terkait segera melakukan evaluasi terhadap instrumen penilaian yang belum terpenuhi.
“Kita perlu melihat kembali aspek mana yang belum maksimal. Apakah pada data, partisipasi anak, atau kelembagaan. Evaluasi ini harus menjadi momentum perbaikan bersama agar tidak ada lagi daerah yang turun peringkat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jihan menyoroti meningkatnya kompleksitas masalah sosial yang berdampak terhadap anak, termasuk kasus kekerasan dan penculikan yang belakangan marak di tingkat nasional. “Kasus seperti penculikan anak Balqis menjadi pengingat bahwa kita semua harus lebih serius menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk tumbuh, belajar, dan berekspresi,” ujarnya.
Wakil Gubernur kemudian memaparkan sejumlah strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat implementasi KLA, di antaranya melalui integrasi program dan kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan program yang sudah berjalan seperti Posyandu, sekolah, dan Karang Taruna, serta penambahan perspektif ramah anak dan ramah lingkungan dalam setiap kegiatan.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan data dan partisipasi anak sebagai instrumen penting dalam penilaian KLA. “Tanpa data yang akurat, perencanaan dan pembangunan tidak akan tepat sasaran. Karena itu, penguatan sistem data dan pelibatan anak dalam forum anak daerah harus menjadi perhatian serius,” tambahnya.
Di akhir sambutan, Jihan berharap hasil evaluasi tahun ini menjadi pijakan bagi peningkatan kategori seluruh kabupaten/kota di Lampung pada penilaian tahun 2026. “Harapan kita semua, tidak ada lagi kabupaten/kota yang turun peringkat. Mari bersama memperkuat komitmen agar Lampung benar-benar menjadi provinsi yang layak dan ramah bagi anak,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, Hanita Farial Firsada, dalam laporannya menyampaikan bahwa hasil verifikasi lapangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tahun 2025 menunjukkan peningkatan capaian signifikan.
Sebanyak 8 kabupaten/kota di Lampung kini meraih predikat Kategori Nindya, yakni Kabupaten Pesawaran, Tulang Bawang Barat, Lampung Selatan, Tulang Bawang, Lampung Timur, Way Kanan, Kota Metro, dan Kota Bandar Lampung.
Dua kabupaten meraih kategori Madya, yaitu Lampung Tengah dan Pesisir Barat, sedangkan empat kabupaten masih berada di kategori Pratama, yakni Mesuji, Lampung Barat, Pringsewu, Lampung Utara, dan Tanggamus.
“Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan nyata dibanding tahun sebelumnya, meski masih diperlukan kerja keras dalam aspek partisipasi anak, kelembagaan, dan perlindungan khusus anak,” ujarnya. Ia berharap rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan memastikan seluruh program daerah terintegrasi dalam kerangka Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
“Melalui forum ini, kita harapkan setiap kebijakan daerah benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak dan menjadi fondasi bagi Lampung yang lebih ramah anak di masa depan,” pungkasnya.
