Alih-alih untuk kepentingan masyarakat, pemerhati sosial dari Jaringan Penggiat Sosial Indonesia (JPSI) justru berasumsi ada kepentingan sepihak dari Pemprov. “Kenapa 8 desa itu melompati desa perbatasan? Ada kepentingan apa ini?” cetus Ketua JPSI, Ichwan kepada wartawan, Rabu (28/1/2026).
Sementara, menurutnya desa Sabah Balau yang secara strategis beririsan dengan Kota Bandar Lampung tidak masuk dalam rencana tersebut. “Selain letaknya tepat berbatasan, berdasarkan data yang ada sebagian besar warga desa Sabah Balau berKTP dan semua akses aktivitas ke Bandar Lampung” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sedangkan, lanjut Ichwan, 8 desa tersebut letaknya sangat tidak masuk akal jika harus melewati desa perbatasan. “Wajar ada asumsi kebijakan ini tidak sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, patut diduga ada muatan kepentingan pihak tertentu” tandas Ichwan.
Sebelumnya, tokoh pemuda Desa Sabah Balau, Arif Gunawan, mempertanyakan alasan desanya tidak ikut bergabung bersama delapan desa lain dalam rencana penyesuaian wilayah tersebut.
“Awalnya kami sangat gembira mendengar kabar rencana ini. Kami berharap para pihak yang berkompeten, khususunya Pemprov Lampung bisa mendengar suara hati warga Desa Sabah Balau. Namun kenyataannya justru berbeda jauh dari harapan,” tuturnya.
Menurut Arif, warga Sabah Balau sangat berharap bisa bergabung dengan Kota Bandarlampung agar memperoleh kemudahan dalam mengurus administrasi kependudukan maupun perizinan lainnya. “Saya kaget ketika mendengar ada delapan desa yang akan bergabung, padahal yang paling dekat dengan Kota Bandarlampung itu justru Desa Sabah Balau yang berada di Kecamatan Tanjung Bintang,” jelasnya.
Desa Sabah Balau saat ini secara administratif berada di Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Padahal, secara geografis, wilayah tersebut berbatasan langsung dan lebih dekat dengan Kecamatan Sukarame, Kota Bandarlampung.
“Di Sabah Balau ini sudah banyak kawasan perumahan dan pertokoan. Kalau masuk wilayah Kota Bandarlampung, warga akan lebih mudah mengakses kelurahan, rumah sakit, dan sekolah. Tidak perlu jauh-jauh lagi ke Kalianda,” ujar Arif Gunawan, Rabu (27/1/2026), di Pemkot Bandarlampung.
la menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi Lampung yang dinilainya terkesan tebang pilih dalam menentukan wilayah perbatasan antara Desa Sabah Balau dan Kota Bandarlampung.
la menambahkan, kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. “Kami sebagai warga merasa ada yang tidak beres. Apakah Sabah Balau dikucilkan? Kecewa, itu sudah pasti,” ungkapnya.
Arif juga menilai warga Sabah Balau selama ini turut merasakan dampak pembangunan Kota Bandarlampung. Salah satu contohnya adalah pembangunan Jalan M. Azizi di wilayah Sukarame yang lokasinya sangat dekat dengan kawasan Sabah Balau dan kini telah selesai dibangun.
“Harapan kami sederhana, bisa bergabung dengan Kota Bandarlampung. Namun tiba-tiba muncul pernyataan sepihak dari provinsi yang kami sendiri tidak tahu dasar pertimbangannya. Padahal Sabah Balau merupakan kawasan yang sedang berkembang dan sudah sepantasnya masuk wilayah Kota Bandarlampung,” pungkasnya.
