Sejumlah proyek infrastruktur jalan senilai Rp 43,5 miliar dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2023 senilai Rp 38,9 miliar di Kabupaten Way Kanan, Lampung, diduga mengalami ketidaksesuaian volume dan spesifikasi pekerjaan.
Terdapat lima paket pekerjaan peningkatan dan rekonstruksi jalan yang dieksekusi pada tahun berjalan dengan total nilai realisasi mencapai Rp 43.560.459.594.
Paket pekerjaan tersebut meliputi peningkatan jalan Gunung Sari-Simpang Tiga senilai Rp 5,6 miliar yang dikerjakan CV Putra Bahuga (kode paket 3535629), jalan Simpang Zainal-Air Melintang senilai Rp 4,9 miliar oleh CV Nuansa (kode 3413629), serta jalan Simpang Andalas-Talang Plastik senilai Rp 16,9 miliar yang ditangani PT Alvin Akbar Konstruksi Indo (kode 3410629).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adapun proyek lanjutan jalan Simpang Gunung Katun-Tanjung Ratu bernilai Rp 15,3 miliar dikerjakan PT Haberka Mitra Persada (kode 3436629), dengan pengawasannya senilai Rp 564,4 juta ditangani Madifa Persada (kode 3383629).
Sementara itu, program BSPS tahun anggaran 2023 yang dikelola Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Sumatera V pada Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung mengalokasikan dana Rp 38.920.000.000 untuk 1.946 penerima bantuan di Kabupaten Way Kanan.
Program yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini juga diduga mengalami permasalahan terkait indikasi ketidaksesuaian volume dan spesifikasi pekerjaan.
Dengan singkat, Mareski Sekretaris Jenderal LSM Pelopor Rakyat Menggugat (PERANG) Lampung akan menindaklanjuti dugaan bobroknya kegiatan tersebut diatas ke BPK RI Perwakilan Lampung dan Kejati Lampung.
“Kita akan laporkan ke APH, kepada seluruh lapisan masyarakat mohon bantuannya kita pantau persoalan ini,” singkat Mareski.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Way Kanan maupun Balai Wilayah V Sumatera terkait dugaan ketidaksesuaian tersebut.
Upaya verifikasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait terus dilakukan untuk mendapatkan penjelasan mengenai dugaan permasalahan pada kedua program infrastruktur tersebut.
