“Ini kembali kepada kebijakan pemerintah. Kalau mereka ingin keberlangsungan pers tetap hidup, mestinya ada kejelasan, bukan saling menggantung kepastian yang tak kunjung usai,” tegas Feri mewakili FWTB, Kamis (12/12).
Kekecewaan wartawan memuncak karena kebijakan anggaran media Tulangbawang dinilai berbeda drastis dengan kabupaten lain. Feri dan Hendri, dua wartawan media online itu, bahkan mempertanyakan ada tidaknya permainan di balik kebijakan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kenapa hanya kabupaten kita yang seperti ini? Atau jangan-jangan ini hanya settingan di belakang,” ujar mereka.
FWTB menilai aturan yang dikeluarkan Pemkab Tuba justru kontraproduktif dengan kebutuhan lapangan. Yang lebih mengusik, surat dari Kementerian Dalam Negeri soal pengelolaan anggaran media sudah terbit tiga bulan lalu, namun implementasinya macet total.
Padahal, tahun anggaran sudah memasuki penghujung. Dana publikasi yang ditunggu-tunggu tak kunjung terserap tanpa ada penjelasan memadai dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
“Janganlah kalian zalim sesama umat. Nanti kalian akan kena imbas akibat kezaliman terhadap kami,” tegas salah satu wartawan dengan nada emosional.
Pertanyaan mendasar pun mencuat, ke mana arah Anggaran Belanja Media Kabupaten Tulang Bawang selama ini?
Transparansi dan kepastian kini menjadi tuntutan utama FWTB. Mereka mendesak pemerintah daerah membuka ruang dialog konstruktif sebelum aksi lanjutan digelar.
“Pers bukan sekadar pelengkap, tetapi mitra strategis dalam pembangunan daerah. Pemerintah harus merespons tuntutan ini dengan bijak, transparan, dan berkeadilan,” pungkas Feri.
Hingga berita ini diturunkan, Pemkab Tulang Bawang belum memberikan tanggapan resmi. (FWTB/Red)
