Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Jumat (23/5/2025). Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua BPK RI, Budi Prijono menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas kinerja pengelolaan keuangan.
“Saya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah berhasil menyelesaikan laporan keuangan dengan baik. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Lampung dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pencapaian ini menandai keberhasilan dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut sekaligus menjadi bukti konsistensi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara,” tuturnya.
Rapat paripurna ini juga dihadiri unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan dari instansi vertikal dan organisasi kemasyarakatan.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi atas keberhasilan ini.
“Opini WTP ini bukan hanya milik kita tapi juga tanggung jawab besar yang harus kita jaga dan kita perbaiki. Opini WTP ini adalah cermin dari kinerja pengelola keuangan kita,” ujarnya.
Gubernur mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama turut serta mendukung dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.
“Mari kita jadikan langkah ini sebagian bagian dari perjalanan panjang kita menuju keberhasilan yang lebih besar. Pemerintah ke depan ingin lebih baik ingin lebih melayani rakyat, ingin rakyat lebih sejahtera dengan keuangan daerah, maka salah satu wujudnya kita akan lebih baik dalam bekerja, akuntabilitas dan transparansi,” ungkapnya.
Dengan raihan WTP yang konsisten, Lampung semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu provinsi dengan tata kelola pemerintahan terbaik di Indonesia.
Pemprov Lampung berharap prestasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat.
