DPRD Kabupaten Lampung Barat menggelar rapat paripurna pada Senin, (10/11/2025), Fraksi Amanat Demokrat (ADEM) menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Pandangan tersebut dibacakan langsung oleh Bambang Kusmanto, anggota DPRD dari Fraksi ADEM.
Dalam penyampaiannya, Bambang menegaskan komitmen Fraksi ADEM untuk memastikan arah kebijakan fiskal daerah berpihak pada rakyat dan selaras dengan prinsip transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Anggaran bukan sekadar angka dalam dokumen keuangan, melainkan wujud nyata dari keberpihakan pemerintah kepada masyarakat,”. Ucap Bambang
Fraksi ADEM menyoroti pentingnya penerapan anggaran berbasis kinerja, yang tidak hanya fokus pada pengeluaran, tetapi juga pada hasil nyata dari setiap program dan kegiatan.
Menurutnya, Bambang menekankan bahwa efektivitas anggaran harus diukur dari sejauh mana program pemerintah berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu perhatian utama Fraksi ADEM adalah masih tingginya ketergantungan Lampung Barat terhadap dana transfer pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum menunjukkan peningkatan signifikan.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi lokal seperti sektor pertanian, pariwisata, dan hasil hutan bukan kayu agar menjadi sumber PAD baru tanpa membebani masyarakat, “. Ucap bambang.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti penurunan signifikan belanja daerah dalam RAPBD 2026, terutama pada sektor belanja modal yang mengalami penurunan hingga Rp77,7 miliar lebih.
Tentunya Kondisi ini dinilai dapat berdampak pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jaringan irigasi yang merupakan komponen vital dalam menopang perekonomi masyarakat pedesaan.
Bambang menekankan agar pemerintah menjamin pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap berjalan optimal, meskipun terjadi penyesuaian anggaran.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap belanja tidak terduga (BTT) agar tidak menjadi dana mengendap tanpa manfaat langsung bagi masyarakat.
Tak kalah penting, Fraksi ADEM memberikan catatan terkait penyertaan modal daerah senilai Rp17,4 miliar. Bambang meminta agar setiap penyertaan modal kepada BUMD dilakukan dengan prinsip produktivitas dan menghasilkan manfaat ekonomi nyata.
“Penyertaan modal tidak boleh hanya bersifat seremonial. Harus ada hasil, ada dividen, dan ada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” Tegasnya.
Menutup pandangan umumnya, Bambang Kusmanto menyampaikan apresiasi atas kerja keras pemerintah daerah dalam menyusun RAPBD di tengah tantangan fiskal.
Namun pihaknya juga menegaskan, bahwa anggaran harus berpihak pada rakyat bukan hanya sekedar angka di dokumen keuangan.
“Kami berharap seluruh alokasi anggaran benar benar mencerminkan semangat efesiensi, transparasi, dan akuntabilitas, serta di arahkan untuk mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung Barat”, Pungkasnya.
Semoga pembahasan RAPBD ke depan menghasilkan keputusan terbaik yang berpihak pada rakyat dan membawa kemajuan bagi Lampung Barat. (Aldi)
