Bandar Lampung — Gubernur Lampung sekaligus Ketua Dewan Penasehat Posyandu Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, didampingi Ketua Pembina Posyandu Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Posyandu Provinsi Lampung Tahun 2025 di Hotel Horison, Selasa (18/11/2025).
Kegiatan ini mengusung tema “Penguatan Transformasi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan untuk Kesejahteraan Masyarakat” dan dilaksanakan mulai dari tanggal 18-19 Nopember 2025 di Hotel Horison, Bandar Lampung
Acara dihadiri para Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota, perangkat daerah pengampu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), organisasi mitra, serta kader-kader Posyandu dari seluruh Lampung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa Posyandu kini tidak lagi sekadar pelayanan kesehatan dasar bagi ibu hamil, balita, dan lansia. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, Posyandu telah berkembang menjadi pusat layanan terpadu di tingkat desa/kelurahan yang mencakup: Kesehatan, Pendidikan dan layanan anak usia dini, Pekerjaan umum dan perumahan rakyat, Sosial dan perlindungan kelompok rentan, Ketertiban dan keamanan lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat
“Posyandu menjadi garda terdepan untuk memastikan negara hadir memenuhi hak masyarakat sejak anak dalam kandungan. Semua bayi dan anak di Lampung harus mendapat pelayanan yang sama, tanpa ada perbedaan,” tegas Gubernur.
Ia menambahkan, kualitas SDM menjadi penentu kemajuan Lampung. Negara harus memastikan semua anak mendapatkan kesempatan tumbuh sehat, cerdas, dan setara.
Saat ini Lampung memiliki 8.456 Posyandu dengan lebih dari 31 ribu kader yang tersebar di 15 kabupaten/kota. Gubernur Mirza mengapresiasi dedikasi para kader yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.
“Pemerintah berterima kasih kepada seluruh kader Posyandu yang membentuk jaringan pelayanan sampai ke desa-desa. Peran mereka sangat strategis dalam menyiapkan generasi penerus bangsa,” ujarnya. Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan dukungan APBD untuk penguatan program Posyandu pada 2024–2026.
Enam OPD pengampu SPM, mulai dari kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, sosial, ketertiban umum, hingga pemberdayaan masyarakat diminta memperkuat sinergi untuk mendukung program-program Posyandu.
“Hanya dengan kolaborasi lintas sektor, Posyandu dapat menjalankan pelayanan yang holistik dan berkualitas,” ujar Gubernur. Gubernur juga menegaskan pentingnya edukasi ibu hamil hingga remaja tentang gizi seimbang, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan.
Program Makan Bergizi Gratis untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita (MBG B3) disebut sebagai strategi kunci mendukung tumbuh kembang anak Lampung. Gubernur berharap Rakorda ini menghasilkan rekomendasi konkret untuk meningkatkan kualitas Posyandu dan pelayanan masyarakat secara berkelanjutan.
“Kita ingin generasi penerus Lampung tumbuh lebih hebat dari kita. Posyandu adalah fondasi penting untuk mewujudkannya. Mari kita bekerja sungguh-sungguh, berkolaborasi, dan menjalankan komitmen ini bersama,” tutupnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Lampung menyerahkan sejumlah bantuan untuk tim pembina Posyandu dan masyarakat di 15 Kabupaten/Kota, seperti: susu UHT, paket bantuan sosial, alat bantu penyandang disabilitas, paket kebutuhan pokok, peralatan pendukung Posyandu, hingga alat pemadam kebakaran untuk beberapa kabupaten. Bantuan tersebut diharapkan memperkuat layanan Posyandu di seluruh wilayah.
Sementara itu, Ketua Pembina Posyandu Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, menekankan pentingnya percepatan registrasi Posyandu sesuai Keputusan Mendagri Nomor 100.3-2834 Tahun 2025.
Registrasi diperlukan agar data kelembagaan valid, meningkatkan ketertiban administrasi, serta menjadi syarat untuk mengikuti ajang nasional Posyandu. “Provinsi dan kabupaten/kota harus terus bergerak. Target kita 100 persen Posyandu terdaftar pada 2026,” tegas Wulan Sari Mirza
Ia meminta seluruh Ketua Tim Pembina Posyandu kabupaten/kota meningkatkan kunjungan dan pembinaan agar implementasi 6 SPM berjalan maksimal. Ia juga menyoroti pentingnya pembahasan penanganan berbagai isu kesehatan masyarakat seperti: percepatan penurunan stunting, pencegahan kecacingan, deteksi dini TBC, peningkatan imunisasi, serta penguatan monitoring kader Puskesmas–Posyandu.
Wulan Sari Mirza menegaskan bahwa kemauan, kerja sama, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan penguatan Posyandu di Provinsi Lampung. Ia mengajak seluruh mitra pemerintah untuk terus bergerak bersama, menjaga komitmen, dan menjadikan tantangan di lapangan sebagai challenge (peluang) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan Rakorda Posyandu 2025, khususnya jajaran perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ia berharap rangkaian diskusi dalam rakorda ini berjalan lancar dan mampu melahirkan rekomendasi serta keputusan yang tepat demi kemajuan layanan Posyandu di Provinsi Lampung.
