Bandar Lampung – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi atas langkah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang kembali menunjukkan komitmennya memperjuangkan nasib petani singkong, melalui kehadiran langsung dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rabu, 25 Juni 2025.
“FPKB mengapresiasi langkah Gubernur hari ini yang kembali memperjuangkan nasib petani singkong di Lampung dengan melakukan RDPU bersama Baleg DPR RI,” ujar Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung, Fatikhatul Khoiriah.
FPKB menilai, langkah membawa tujuh kepala daerah ke DPR RI adalah sinyal kuat dari Pemerintah Provinsi Lampung atas keseriusan menangani persoalan singkong secara struktural. Fraksi PKB juga mendorong agar kebijakan penghentian impor tapioka dan penetapan harga singkong yang adil segera diwujudkan oleh pemerintah pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kebijakan ini penting untuk melindungi petani dan industri dalam negeri. Perjuangan panjang ini tentu membutuhkan dukungan dari semua pihak. Harapannya, langkah ini bisa meningkatkan pendapatan petani singkong, mengembangkan industri pertanian dalam negeri, serta mengurangi ketergantungan pada impor,” lanjutnya.
Sebagai penutup, Fatikhatul Khoiriah menegaskan bahwa dukungan terhadap petani bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga bagian dari perjuangan besar menuju ketahanan nasional.
“Dukungan untuk petani singkong adalah langkah nyata menuju kemandirian pangan nasional. Mari kita terus berjuang untuk mencapai tujuan ini,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama tujuh kepala daerah kabupaten sentra produksi singkong menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Jakarta. Dalam forum tersebut, Gubernur menyampaikan usulan penting kepada pemerintah pusat: segera memberlakukan Larangan Terbatas (Lartas) atas impor tepung tapioka, demi menjaga harga dan keberlangsungan industri singkong nasional.
Gubernur memaparkan bahwa Lampung memproduksi hampir 20 juta ton singkong dari 600 ribu hektare lahan, sementara data nasional menunjukkan masih terjadinya impor dengan dalih defisit tapioka. Ia menegaskan bahwa kondisi ini bertentangan dengan kenyataan di lapangan.
“Kenapa harus impor tapioka? defisit 1 juta ton, tapi data di lapangan dari pengusaha menyebut ada selisih 1,5 hingga 2 juta ton yang tak tercatat di SIINas,” ujar Gubernur.
Gubernur juga mendesak agar pemerintah pusat segera menetapkan Lartas atau setidaknya pengenaan pajak atas impor tapioka untuk menciptakan persaingan yang adil bagi petani dan pelaku industri lokal.
Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyambut baik kehadiran rombongan Lampung. “Kehadiran Gubernur dan para bupati ini menjadi sinyal kuat bahwa Lampung benar-benar memperjuangkan singkong sebagai komoditas strategis nasional,” ujarnya. (*)
