DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Lampung mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh bangsa di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025). Salah satu tokoh yang menerima gelar tersebut adalah Presiden ke-2 RI, Soeharto.
Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional pada bidang perjuangan dan politik. Ketua DPD KNPI Lampung Iqbal Ardiansyah menilai, penganugerahan tersebut sangat tepat mengingat kontribusi Soeharto dalam pembangunan nasional serta upayanya menjaga stabilitas negara.
“Soeharto dan Orde Baru identik dengan kepemimpinan yang kuat, pemerintahan stabil, dan inflasi rendah. Sudah sepatutnya kita mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang tidak pernah melupakan sejarah bangsa. Sejarah bukan beban ingatan, melainkan penerangan jiwa,” ujar Bung Iqbal usai melantik pengurus DPD KNPI Metro masa bhakti 2025–2028, Kamis (13/11/2025).
Iqbal menambahkan, pemberian gelar pahlawan kepada para tokoh bangsa penting agar generasi muda dapat memetik pelajaran dari perjuangan masa lalu demi membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.
“Bagi para pemuda, meneladani tokoh-tokoh hebat akan memperkuat identitas, nasionalisme, serta karakter generasi bangsa,” tambahnya.
Bung Iqbal juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama yang telah menggelar rapat konsolidasi bersama seluruh DPD KNPI Provinsi di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta pada Senin (10/11/2025). Ia mengungkapkan bahwa dirinya hadir langsung dan melihat semangat seluruh jajaran KNPI se-Indonesia dalam upaya menyukseskan Kongres Persatuan.
Ia berharap pemerintah dapat menyambut baik aspirasi tersebut sebagai langkah mewujudkan Indonesia Maju dan Indonesia Emas.
Iqbal memaparkan delapan rekomendasi hasil konsolidasi nasional KNPI, diantaranya dukungan terhadap visi besar Asta Cita, termasuk pemberantasan kartel sumber daya alam dan program Makan Bergizi Gratis. Komitmen KNPI untuk berdiri bersama Presiden Prabowo menjalankan visi Asta Cita menuju Indonesia yang lebih adil, berdaulat, dan mandiri.
Iqbal menegaskan bahwa rekomendasi tersebut sangat penting untuk memperkuat peran strategis pemuda Indonesia.
Salah satu poin krusial adalah fasilitasi Dialog Nasional Pemuda Indonesia yang diharapkan mampu menyatukan seluruh faksi KNPI dengan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan organisasi.
Iqbal berharap Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat bersikap netral, independen, dan menjadi jembatan penyelesaian persoalan internal organisasi kepemudaan. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus hadir memperkuat gerakan pemuda, bukan membiarkan perpecahan yang merugikan generasi mendatang.
KNPI juga menekankan pentingnya perlindungan negara terhadap organisasi kepemudaan dari intervensi politik praktis demi menjaga independensi pemuda Indonesia sebagai kekuatan moral dan sosial.
Poin strategis lainnya adalah pengajuan uji materi terhadap Undang-Undang Kepemudaan ke Mahkamah Konstitusi agar lebih adaptif menghadapi tantangan generasi digital. KNPI juga mengusulkan pemisahan Kementerian Pemuda dari Olahraga agar kebijakan kepemudaan lebih fokus, efektif, dan berkelanjutan.
“Rekomendasi ini merupakan tanggung jawab moral pemuda untuk mengawal kepemimpinan nasional menuju Indonesia 2045,” tutup Bung Iqbal. (*/Red)
