Hasil dari audiensi itu, Wagub Jihan menjanjikan akan membentuk tim fasilitasi konflik agraria di Provinsi Lampung, seperti permintaan masa aksi yang terkoordinir oleh Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL).
“Sesuai arahan pak gubernur Mirza, kami akan segera membentuk tim fasilitasi konflik penyelesaian agraria Lampung. Saya pun berkaca di beberapa daerah, yang pemerintahnya mampu menyelesaikan konflik agraria. Maka, kami punya keyakinan juga untuk menyelesaikannya, kami akan belajar dan insyaAllah bisa mengawal harapan masyarakat,” kata Wagub Jihan dalam audiensi dengan para petani dan aktivis di Ruang Abung, Pemprov Lampung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jihan menyebut, pihaknya akan berkoordinasi juga dengan kementerian terkait untuk pembentukan satuan tugas tersebut. Tim itu akan berisi Badan Pertanahan Negara (BPN), stakeholder terkait hingga unsur masyarakat.
“Tentu kami tetap akan berkonsultasi dengan kementerian terkait, berkenaan dengan penyelesian ini. InsyaAllah dalam waktu dekat kami akan menunjuk tim, termasuk dari pihak masyarakat mungkin bisa menjadi salah satu tim yang akan turut mengawal,,” ujarnya.
Koordinator PPRL, Yohanes Joko Purwanto, mengatakan pihaknya lega mendengar tanggapan dari Wagub Jihan. Kendati, ia menyebut tetap akan terus melakukan pengawalan signifikan.
Tak hanya itu, Joko juga meminta Wagub Jihan menemui masa aksi di pelataran komplek gubernuran.
“Kami sangat sennag dengan respon Pemprov kami harap ini segera dilaksanakan,” kata Joko.
Dalam audiensi tersebut, hadir masyarakat korban konflik agraria seperti warga Tulangabawang yang bersinggungan dengan PT Benhil, masyarakat Bandarlampung yang bersinggungan dengan PT KAI, serta petani dari berbagai wilayah yang bersinggungan dengan mafia tanah.
Hadir juga dalam audiensi itu, Sekda Pemprov Lampung Marindo Kurniawan beserta jajaran, anggota DPRD Lampung yang diwakili Wahrul Fauzi Silalahi, Munir Abdul Haris dan M Reza Berawi. (Red)
