UIN Raden Intan Lampung Kembali Raih Predikat Badan Publik Informatif

- Redaksi

Senin, 15 Desember 2025 - 06:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung (RIL) kembali menerima penghargaan sebagai Badan Publik dengan kualifikasi Informatif kategori Perguruan Tinggi Negeri pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Publik Tahun 2025. Kegiatan ini menjadi ajang apresiasi bagi badan publik yang konsisten menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan informasi publik, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sekaligus peluncuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 dibuka langsung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat, Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro, M.M., M.P.A. Acara digelar di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Piagam penghargaan disampaikan oleh Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Syawaludin, dan diterima oleh Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (AAKK) UIN RIL, Dr. H. Abdul Rahman, M.Pd., yang hadir mewakili Rektor. Pada waktu bersamaan, Rektor UIN RIL mengikuti Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama 2025 di Tangerang, Banten.

Baca juga:  Ketua Komisi II DPRD Lampung apresiasi komitmen pemprov dorong hilirisasi pertanian

Dr. Abdul Rahman menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama dalam mengelola dan melayani informasi publik secara terbuka dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Rektor UIN Raden Intan Lampung, Prof. Wan Jamaluddin Z., Ph.D., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika serta pihak-pihak yang terlibat, khususnya Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN RIL. Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi.

Rektor juga menyebutkan bahwa capaian ini melengkapi prestasi UIN RIL dalam bidang keterbukaan informasi. Selain dari Komisi Informasi Pusat, UIN RIL sebelumnya juga menerima predikat badan publik Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Lampung, yang diserahkan oleh Gubernur Lampung pada 8 Desember 2025.

“Alhamdulillah, dengan komitmen bersama dan kerja kolaborasi antar unit, kita terus tingkatkan tata kelola yang lebih baik untuk mewujudkan good university governance,” ucap Rektor.

Baca juga:  Gelar Rakerda, SMSI Bandar Lampung Tetapkan 6 Program Kerja Strategis di 2026

Pada hasil Monev Tahun 2025, berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 11/KEP/KIP/XII/2025, UIN RIL melalui PPID memperoleh skor 94,24. Nilai tersebut menunjukkan pemenuhan standar keterbukaan informasi publik, meliputi aspek penyediaan informasi, pelayanan informasi, dan pengelolaan informasi publik.

Pada kategori Perguruan Tinggi Negeri, sebanyak 54 perguruan tinggi se-Indonesia meraih kualifikasi Informatif. UIN RIL tercatat bersama 10 Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) lainnya yang masuk dalam capaian tersebut.Ketua Komisi Informasi Pusat menegaskan bahwa hasil Monev harus menjadi perhatian serius bagi pimpinan badan publik.

“Keterbukaan informasi adalah mandat undang-undang. Badan publik yang tidak informatif atau tidak berpartisipasi dalam Monev menunjukkan lemahnya komitmen pimpinan dalam menjamin hak masyarakat atas informasi publik,” jelas Donny.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner KIP Rospita Vici Paulyn mengapresiasi komitmen badan publik dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.

“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen badan publik dalam menjalankan keterbukaan informasi. Pencapaian tersebut membutuhkan konsistensi dan kerja bersama agar keterbukaan informasi publik dapat berjalan optimal,” ungkapnya.

Baca juga:  Aktivis Lampung Desak Kejagung RI Evaluasi Kajati Lampung dan Usut Dugaan Korupsi Arinal Junaidi

Proses penilaian dilakukan secara berjenjang dan komprehensif. UIN RIL terlebih dahulu mengikuti tahapan Self Assessment Questionnaire (SAQ) untuk mengukur kepatuhan terhadap standar keterbukaan informasi publik. Tahapan selanjutnya adalah presentasi uji publik, Rektor UIN RIL didampingi Kepala Biro AAKK memaparkan kebijakan, inovasi, dan praktik layanan informasi yang telah dijalankan. Dari rangkaian penilaian tersebut, UIN RIL meraih nilai akhir 94,24 dan ditetapkan sebagai badan publik Informatif.

Pada 2025, KIP menilai 387 badan publik dari tujuh kategori, yakni kementerian, lembaga negara atau lembaga pemerintah non-kementerian, lembaga non-struktural, pemerintah provinsi, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara, dan partai politik.

Penilaian dilakukan melalui Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dengan klasifikasi nilai Informatif (90–100), Menuju Informatif (80–89,9), Cukup Informatif (60–79,9), Kurang Informatif (40–59,9), dan Tidak Informatif (<39,9). Hasil penilaian menunjukkan sebanyak 197 badan publik meraih predikat Informatif pada tahun 2025.

Berita Terkait

Hadiri Pelantikan BKOW, DPRD Lampung IKAD Tegaskan Dukung Penguatan Peran Perempuan
Anggota DPRD Lampung Andika Wibawa Akan Kawal 89.286 Peserta BPJS PBI 2026
Pesangon Rp480 Juta Tak Dibayarkan, Didampingi LBH Ansor Eks Karyawan Koperasi Kekar Mengadu ke DPRD Lampung
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal Evaluasi Program MBG
Komisi IV DPRD Lampung Optimistis Target 85% Jalan Mantap Tercapai di 2026
DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung Gelar Fit and Proper Test Calon Ketua PAC
Pemprov Lampung Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Capai Target PAD 2026
Wagub Jihan Serahkan Dana Bumbung Kemanusiaan kepada Kwarnas Pramuka, Wujud Keberlanjutan Kepedulian untuk Korban Bencana Sumatera
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 20 Januari 2026 - 14:27 WIB

Hadiri Pelantikan BKOW, DPRD Lampung IKAD Tegaskan Dukung Penguatan Peran Perempuan

Selasa, 20 Januari 2026 - 12:06 WIB

Anggota DPRD Lampung Andika Wibawa Akan Kawal 89.286 Peserta BPJS PBI 2026

Selasa, 20 Januari 2026 - 11:57 WIB

Pesangon Rp480 Juta Tak Dibayarkan, Didampingi LBH Ansor Eks Karyawan Koperasi Kekar Mengadu ke DPRD Lampung

Selasa, 20 Januari 2026 - 06:20 WIB

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal Evaluasi Program MBG

Senin, 19 Januari 2026 - 14:19 WIB

Komisi IV DPRD Lampung Optimistis Target 85% Jalan Mantap Tercapai di 2026

Senin, 19 Januari 2026 - 12:57 WIB

Pemprov Lampung Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Capai Target PAD 2026

Senin, 19 Januari 2026 - 12:22 WIB

Wagub Jihan Serahkan Dana Bumbung Kemanusiaan kepada Kwarnas Pramuka, Wujud Keberlanjutan Kepedulian untuk Korban Bencana Sumatera

Senin, 19 Januari 2026 - 12:17 WIB

DPRD Lampung Minta Kejelasan Pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih

Berita Terbaru

BERITA

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal Evaluasi Program MBG

Selasa, 20 Jan 2026 - 06:20 WIB