Petani Singkong Lampung Terancam, DPRD Sarankan Alih Tanam ke Jagung atau Padi

- Redaksi

Sabtu, 24 Mei 2025 - 08:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung,  Anggota Komisi II DPRD Lampung, Mikdar Ilyas menyarankan agar petani mulai mempertimbangkan alih tanam ke komoditas lain yang lebih menjanjikan, seperti jagung atau padi darat.  

“Kalau situasi ini terus dibiarkan, saya sarankan petani jangan lagi tanam singkong. Lebih baik beralih ke jagung atau padi darat yang harganya lebih stabil dan pasarnya jelas,” ujarnya Kamis (22/5/2025).

Ia juga mengkritik keras pemerintah pusat karena belum menangani dengan serius kebijakan larangan terbatas (lartas) ekspor tapioka .   Menurutnya kondisi tersebut sudah terlalu lama merugikan petani, khususnya di daerah sentra singkong seperti di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Lampung Timur.

“Saat ini harga singkong terus turun secara drastis di tingkat petani. Tidak sedikit petani yang mengeluhkan harga jual yang tak mampu menutup biaya produksi, apalagi menghasilkan keuntungan,”    Petani singkong di Lampung saat ini berada dalam situasi sulit.

Harga jual terus anjlok karena pasar ekspor yang dibatasi. Pemerintah pusat seharusnya segera mencabut atau merevisi aturan lartas ini agar tidak terus menyengsarakan petani.  

Baca juga:  Aksi di Lampung Berlangsung Damai, Fatikhatul Khoiriyah Apresiasi Masa Aksi dan Semua Pihak

Mikdar mengatakan ketidakpastian regulasi dari pemerintah pusat telah membuat petani kebingungan dalam merencanakan masa tanam selanjutnya.   

Ia mengatakan, Provinsi Lampung sebagai salah satu lumbung singkong nasional seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Terlebih, singkong tidak hanya penting bagi ketahanan pangan, tetapi juga bagi industri tepung tapioka, bioetanol, hingga pakan ternak.  

“Namun, dengan diberlakukannya lartas, seluruh rantai pasok terganggu dan menyebabkan efek domino hingga ke ekonomi pedesaan,” tuturnya.  

Mikdar menjelaskan, sejauh ini Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan instruksi gubernur yang mengatur harga singkong di angka Rp1.350 per kg dengan rafaksi 30 persen   Namun, tak seluruh pabrik mampu menjalankan instruksi itu.

Baca juga:  Sasa Chalim Imbau Pemprov Lampung Perkuat Pendampingan Terhadap Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan

Mengenai dampak alih tanam, menurutnya hasil RDP dengan Bulog dan pihak terkait kebutuhan jagung dan padi secara global di dalam negeri masih kekurangan.  

“Jadi jangan khawatir, kemarin kami rapat pihak-pihak terkait menjelaskan data kebutuhan padi dan jagung untuk Indonesia masih kurang,” ungkapnya. 

Berita Terkait

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Dinamika Politik
Jaga Stabilitas Harga dan Kualitas Pangan, Pemprov Lampung Intensifkan Pengawasan Pasar
Jalan Rusak, Uang Rakyat Dipertanyakan: FORMALIS Soroti Dugaan KKN dan Gratifikasi di Balik Proyek Miliaran Rupiah Bina Marga Lampung
Tegas…!, Parosil Minta Seluruh Kader PDI Perjuangan Lambar Aktif Turun ke Akar Rumput Bantu Masyarakat
Darlian Pone Kembalikan Formulir Pendaftaran Calon Ketua Golkar Way Kanan
Peringati Harlah ke-58, KOPRI Lampung Gandeng Pemerintah Provinsi Berantas Kekerasan Seksual
Momentum Hari Ibu, Kostiana Tegaskan Peran Besar Ibu sebagai Fondasi Awal Kehidupan
Kasus OTT Berujung Penetapan Tersangka Bupati Lampung Tengah: Yasir A. Rapat “Ini Aib Besar, Jangan Hancurkan Reputasi Lampung yang Sedang Diapresiasi KPK”
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 16 April 2026 - 06:42 WIB

INFORMASI KEHILANGAN

Rabu, 15 April 2026 - 06:47 WIB

DPC Laskar Lampung Indonesia dan Holland Bakery Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Bandar Lampung

Sabtu, 11 April 2026 - 06:43 WIB

Mekhanai Kebandakhan Tjindar Bumi Raih Predikat Mekhanai Intelegensia pada Grand Final Muli Mekhanai Lampung Selatan

Kamis, 9 April 2026 - 16:36 WIB

Sekjend Laskar Lampung Desak Evaluasi Total PTPN 7 Padangratu: Puluhan Tahun Beroperasi, Rakyat Tak Dapat Apa-Apa

Kamis, 9 April 2026 - 03:04 WIB

Temukan Kejanggalan – PKC PMII Lampung Desak Kejagung RI Ambil Alih Proses Hukum (AD) Mantan Gubernur Lampung

Rabu, 8 April 2026 - 16:14 WIB

Jawab Keluhan Masyarakat, Gubernur Mirza Realisasikan 3 Paket Perbaikan Jalan di Way Kanan

Senin, 6 April 2026 - 06:27 WIB

Akibat Jalan Rusak Bertahun-tahun – Bupati Lambar Digunjing Warganet, “Dinasti Terancam Runtuh”

Sabtu, 4 April 2026 - 09:50 WIB

Triga Lampung Desak Kepastian Hukum PT PSMI, Petani Tebu Way Kanan Terancam Rugi Akibat Penundaan Panen

Berita Terbaru

BERITA

INFORMASI KEHILANGAN

Kamis, 16 Apr 2026 - 06:42 WIB

POLITIK

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Dinamika Politik

Senin, 13 Apr 2026 - 17:40 WIB