Petani Singkong Lampung Terancam, DPRD Sarankan Alih Tanam ke Jagung atau Padi

- Redaksi

Sabtu, 24 Mei 2025 - 08:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung,  Anggota Komisi II DPRD Lampung, Mikdar Ilyas menyarankan agar petani mulai mempertimbangkan alih tanam ke komoditas lain yang lebih menjanjikan, seperti jagung atau padi darat.  

“Kalau situasi ini terus dibiarkan, saya sarankan petani jangan lagi tanam singkong. Lebih baik beralih ke jagung atau padi darat yang harganya lebih stabil dan pasarnya jelas,” ujarnya Kamis (22/5/2025).

Ia juga mengkritik keras pemerintah pusat karena belum menangani dengan serius kebijakan larangan terbatas (lartas) ekspor tapioka .   Menurutnya kondisi tersebut sudah terlalu lama merugikan petani, khususnya di daerah sentra singkong seperti di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Lampung Timur.

“Saat ini harga singkong terus turun secara drastis di tingkat petani. Tidak sedikit petani yang mengeluhkan harga jual yang tak mampu menutup biaya produksi, apalagi menghasilkan keuntungan,”    Petani singkong di Lampung saat ini berada dalam situasi sulit.

Harga jual terus anjlok karena pasar ekspor yang dibatasi. Pemerintah pusat seharusnya segera mencabut atau merevisi aturan lartas ini agar tidak terus menyengsarakan petani.  

Baca juga:  Breaking News DPRD Lampung Gelar Paripurna Pemekaran Sungkai Bunga Mayang

Mikdar mengatakan ketidakpastian regulasi dari pemerintah pusat telah membuat petani kebingungan dalam merencanakan masa tanam selanjutnya.   

Ia mengatakan, Provinsi Lampung sebagai salah satu lumbung singkong nasional seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Terlebih, singkong tidak hanya penting bagi ketahanan pangan, tetapi juga bagi industri tepung tapioka, bioetanol, hingga pakan ternak.  

“Namun, dengan diberlakukannya lartas, seluruh rantai pasok terganggu dan menyebabkan efek domino hingga ke ekonomi pedesaan,” tuturnya.  

Mikdar menjelaskan, sejauh ini Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan instruksi gubernur yang mengatur harga singkong di angka Rp1.350 per kg dengan rafaksi 30 persen   Namun, tak seluruh pabrik mampu menjalankan instruksi itu.

Baca juga:  Bela Buruh Komisi V DPRD Lampung Segera Panggil PT San Xiong Steel dan BPJS

Mengenai dampak alih tanam, menurutnya hasil RDP dengan Bulog dan pihak terkait kebutuhan jagung dan padi secara global di dalam negeri masih kekurangan.  

“Jadi jangan khawatir, kemarin kami rapat pihak-pihak terkait menjelaskan data kebutuhan padi dan jagung untuk Indonesia masih kurang,” ungkapnya. 

Berita Terkait

Ketum GAKAR Lampung Pertanyakan Penanganan Kasus Dana Hibah Pilkada Mesuji, “Korsek Kok Bisa Lolos”
Sasa Chalim Imbau Pemprov Lampung Perkuat Pendampingan Terhadap Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan
“Ngopi Bareng” BMI dan Polda Lampung Solid Jaga Kamtibmas
Aksi di Lampung Berlangsung Damai, Fatikhatul Khoiriyah Apresiasi Masa Aksi dan Semua Pihak
“Ahmad Sahroni” Simbol Cermin Retak Bagi Seluruh Pejabat
Duduk Bareng, Bunda Eva dan Bung Erlan Bahas Pembangunan Kota Bandar Lampung
Pemerintah Provinsi Sampaikan Jawaban atas Pemandangan Umum DPRD terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
Kabar Di Balik Tirai, Jelang Musda Golkar Lampung: Deal2an Hanan A Rozak Ketua dan Aprozi Alam Sekretaris
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 4 November 2025 - 09:44 WIB

BANJIR KEMBALI TERJADI DI BANDAR LAMPUNG : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  TAK SEJALAN DENGAN PRINSIP BERKELANJUTAN

Selasa, 28 Oktober 2025 - 21:56 WIB

Dugaan Korupsi Sistematis di BPBD Provinsi Lampung “Akankah Kejati Mengusut..???”

Rabu, 17 September 2025 - 08:43 WIB

Banjir di Pemda Pesibar Bukan Bencana Alam Biasa, “Kegagalan AMDAL Yang Berujung Bencana”

Jumat, 5 September 2025 - 22:54 WIB

Antara Retorika dan Realitas Kemiskinan Ditengah Ketimpangan

Rabu, 3 September 2025 - 06:29 WIB

Reformasi Total BNN Lampung Solusi Pemberantasan Narkoba di Lampung

Minggu, 31 Agustus 2025 - 20:00 WIB

Demokrasi Indonesia di Ujung Tanduk: Saatnya Reformasi Total

Minggu, 31 Agustus 2025 - 18:01 WIB

REMAPPING – Demonstrasi Sebagai Jalan Yang Dijamin Undang-undang

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 16:44 WIB

“Ahmad Sahroni” Simbol Cermin Retak Bagi Seluruh Pejabat

Berita Terbaru

PENDIDIKAN

DPD AGPAII Kota Bandar Lampung Gelar Sosialisasi PAI FAIR 2025

Kamis, 6 Nov 2025 - 15:26 WIB