Bagi Fraksi PKB, P-APBD 2025 bukan sekadar dokumen angka, melainkan janji politik dan moral kepada rakyat Lampung. Oleh karena itu, kami akan memberikan dukungan penuh apabila kebijakan ini berpihak pada kepentingan rakyat, memperkuat daya saing daerah, dan menjaga keadilan sosial.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Fatikhatul Khoiriyah saat penyampaian Pandangan Umum Fraksi dalam penyerahan Dokumen Raperda Perubahan APBD 2025 oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.
Mba Khoir, Sapa akrab Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung itu mengatakan bahwa, Bagi Fraksi PKB, P-APBD 2025 bukan sekadar dokumen angka, melainkan janji politik dan moral kepada rakyat Lampung. Oleh karena itu, kami akan memberikan dukungan penuh apabila kebijakan ini berpihak pada kepentingan rakyat, memperkuat daya saing daerah, dan menjaga keadilan sosial, Selasa (12/8/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, Fraksi PKB juga menekankan beberapa point dalam Pandangan Umum nya, diantaranya yakni:
1. Pendapatan Daerah : Optimalkan tanpa Membebani Rakyat Kecil Fraksi PKB mencatat bahwa target Pendapatan Asli Daerah mengalami penyesuaian positif, terutama dari sektor pajak daerah. Namun, kami menegaskan agar optimalisasi PAD dilakukan dengan inovasi, bukan dengan menambah beban rakyat kecil. Digitalisasi pajak, pengelolaan aset daerah yang produktif, dan kerjasama strategis dengan sektor swasta adalah kunci yang harus diperkuat. Kami juga mendorong pemerintah untuk memastikan dana transfer dari pusat dapat direalisasikan tepat waktu dan tidak menimbulkan hambatan pada program prioritas daerah.
2. Belanja Daerah : Fokus pada Sektor Prioritas dan Kesejahteraan Rakyat, Perubahan alokasi belanja daerah harus diarahkan pada sektor yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat : pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, serta pemberdayaan ekonomi rakyat dan UMKM. Fraksi PKB menolak adanya alokasi yang tidak memiliki indikator kinerja jelas, karena setiap rupiah uang rakyat harus kembali dalam bentuk manfaat yang nyata. Kami menekankan bahwa penurunan angka kemiskinan dan pengangguran harus menjadi tolok ukur keberhasilan, bukan sekadar serapan anggaran.
3. Pembiayaan Daerah : Hati-hati dan Berorientasi Produktif Kami mencatat bahwa pos pembiayaan daerah masih bergantung pada SiLPA. Oleh karena itu, pengelolaan harus dilakukan dengan hati-hati. Jika pembiayaan tambahan diperlukan, harus diarahkan pada investasi produktif yang memberikan multiplier effect bagi ekonomi daerah.
4. Rekomendasi, Fraksi PKB memberikan beberapa catatan:
- Segera percepat realisasi program strategis yang tertunda pada APBD murni.
- Perkuat transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan.
- Pastikan setiap perubahan anggaran mendukung pencapaian RPJMD dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Provinsi Lampung.
(Red)
