Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan pentingnya peran generasi muda, khususnya kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi narasumber pada Pelatihan Kader Nasional (PKN) XIX PB PMII di Gedung BPMP Provinsi Lampung, Selasa (12/8/2025).
Dalam materi bertajuk “Strategi Pengelolaan Pangan Nasional dan Peran PMII dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan”, Jihan menyampaikan bahwa pangan merupakan kebutuhan primer yang harus dijaga ketersediaannya secara berkelanjutan. “Harga pangan yang stabil adalah kunci. Ketahanan pangan merupakan pilar utama kedaulatan bangsa, menentukan stabilitas ekonomi, kualitas hidup, dan keamanan nasional,” ujarnya.
Ia menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi Indonesia, mulai dari defisit produksi pangan pada komoditas strategis, ketergantungan pada impor, alih fungsi lahan, keterbatasan infrastruktur pasca-panen, fluktuasi harga, hingga rendahnya minat generasi muda di sektor pertanian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski begitu, Jihan menilai Lampung menunjukkan kemajuan positif. Indeks ketahanan pangan provinsi ini meningkat dari 71,36 pada 2019 menjadi 82,58 pada 2024. Keberhasilan tersebut didukung oleh melimpahnya komoditas pertanian, program hilirisasi, diversifikasi pangan, pembangunan infrastruktur desa, serta pemanfaatan teknologi pertanian modern seperti drone dan mesin otomatis. Ia juga memaparkan program Desaku Maju yang sedang dijalankan di wilayahnya.
“Lampung berpotensi menjadi model pengelolaan pangan terpadu dari hulu hingga hilir, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia menghadapi krisis pangan global,” kata Jihan.
Menurutnya, PMII memiliki peran strategis dalam literasi pangan, penguatan ekonomi rakyat berbasis komunitas, inovasi teknologi sederhana untuk petani, advokasi kebijakan pro-petani, hingga mendorong regenerasi petani muda. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan sektor swasta untuk membangun sistem pangan nasional yang mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan.
Moderator kegiatan, Erlangga Abdul Kalam, menutup diskusi dengan menyimpulkan bahwa kedaulatan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga masyarakat. “PMII bisa menjadi motor penggerak perubahan melalui advokasi, riset, dan aksi nyata di lapangan,” ujarnya disambut tepuk tangan meriah peserta. (Red)
