Sekertaris Komisi V DPRD Lampung, Elly Wahyuni, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal yang menghapus pungutan uang komite di seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri di Provinsi Lampung.
“Kebijakan ini adalah bukti keberpihakan Gubernur pada rakyat. Pendidikan seharusnya tidak menjadi beban biaya bagi orang tua,” ujar Elly Wahyuni, Jumat (7/7/2025).
Menurutnya, Komisi V akan mengawal implementasi kebijakan ini agar tidak ada lagi sekolah yang memungut biaya tambahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia meminta kepala sekolah dan guru mematuhi instruksi gubernur, karena seluruh operasional akan ditanggung melalui APBD.
“Kami siap menerima laporan masyarakat jika masih ada pungutan di sekolah. Ini harus diawasi bersama demi masa depan anak-anak Lampung,” tegas politisi Partai Gerindra itu.
Sebelumnya, Gubernur Lampung menegaskan penghapusan uang komite sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan menyiapkan SDM unggul. Selain itu, Pemprov juga tengah merancang 35 sekolah unggulan dan memperluas akses pendidikan vokasi serta bahasa asing.
Kepala Dinas Pendidikan, Thomas Amirico, menyatakan seluruh biaya operasional sekolah akan ditanggung APBD. Ia juga menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi pungutan dalam bentuk apa pun di sekolah negeri.
