Antara Retorika dan Realitas Kemiskinan Ditengah Ketimpangan

Oleh: Refky Rinaldy
Tukang Tulis

Yang Terhormat, Gubernur Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal

Dengan hormat dan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat Lampung, saya menulis surat terbuka ini bukan dari rasa benci, melainkan dari keprihatinan mendalam terhadap kondisi kemiskinan yang masih menggunung di bumi Ruwa Jurai ini.

Kepemimpinan Bapak yang baru berjalan beberapa bulan memang telah menunjukkan beberapa langkah positif, namun izinkan saya untuk menyampaikan kritik konstruktif dan saran konkret demi kepentingan rakyat Lampung yang sesungguhnya.

Pak Mirza, data BPS menunjukkan garis kemiskinan di Provinsi Lampung pada Maret 2025 tercatat sebesar 612.451. Angka ini mungkin terlihat “Normal” dalam laporan statistik, namun pernahkah Bapak benar-benar turun ke lapangan dan merasakan bagaimana seorang kepala keluarga dengan penghasilan di bawah angka tersebut harus menghidupi istri dan anak-anaknya?

Tingkat kemiskinan di Bandar Lampung City tercatat 7,37 persen pada November 2024, angka yang memang menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun di balik statistik yang tampak menjanjikan ini, ada jutaan rakyat Lampung yang masih terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan struktural, sebuah kemiskinan yang bukan hanya soal kurangnya uang, melainkan ketidakadilan sistemik yang mengakar.

Pak Gubernur, selama bertahun-tahun, Provinsi Lampung telah menjadi ladang subur bagi para pemodal besar yang mengeruk keuntungan dari beberapa sektor diantaranya perkebunan, Mereka datang dengan janji-janji pembangunan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan. Namun kenyataannya? Rakyat kecil justru semakin terpinggirkan.

Petani kecil kehilangan tanah warisan leluhur karena terpaksa menjual kepada korporasi besar. Buruh perkebunan bekerja dengan upah minim tanpa jaminan kesehatan yang layak. Sementara itu, para pemilik modal meraup keuntungan berlipat ganda dari hasil jerih payah rakyat Lampung.

Ini bukan lagi soal pertumbuhan ekonomi semata, Pak Mirza. Ini soal keadilan distributif. Meski tingkat ketimpangan Indonesia secara nasional menurun menjadi 0,379 pada Maret 2024, namun di Lampung, ketimpangan riil antara si kaya dan si miskin masih menganga lebar seperti jurang yang tak berujung.

Kritik Terhadap Kebijakan Yang Saya Nilai Masih “Setengah Hati”.

1. Program “Desaku Maju” (Tambal Sulam Atau Solusi Fundamental ?)

Program ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi desa yang mendapat apresiasi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat memang patut diapresiasi. Namun pertanyaan mendasarnya, apakah program ini menyentuh akar permasalahan kemiskinan struktural atau hanya sekadar tambal sulam untuk memperbaiki citra politik?

Program yang bersifat top-down tanpa melibatkan partisipasi aktif masyarakat akar rumput hanya akan menghasilkan ketergantungan baru. Rakyat butuh pemberdayaan sejati, bukan bantuan charity yang melanggengkan ketidakberdayaan.

2. Penghapusan Uang Komite (Populis Atau Transformatif ?)

Kebijakan penghapusan pungutan berupa uang komite, SPP, hingga biaya daftar ulang di SMA/SMK negeri memang mendapat respons positif. Tetapi, Pak Mirza, apakah ini bukan sekadar kebijakan populis untuk meraih simpati rakyat?

Pendidikan gratis tanpa disertai perbaikan kualitas dan akses yang merata hanya akan menciptakan ilusi kemajuan. Bagaimana dengan anak-anak petani di pedalaman yang masih harus berjalan puluhan kilometer untuk sekolah? Bagaimana dengan kualitas guru dan fasilitas pembelajaran di daerah terpencil?

3. Kolaborasi Dengan Partai Politik (Kepentingan Rakyat Atau Kepentingan Politik ?)

Ajakan kepada seluruh partai politik untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam memperjuangkan kebijakan pro-rakyat terdengar mulia di permukaan. Namun, dalam praktik politik yang koruptif, apakah kolaborasi ini tidak akan berujung pada bagi-bagi kekuasaan dan kepentingan kelompok elit politik semata?

Rakyat Lampung butuh pemimpin yang berani mengambil keputusan tegas, bukan pemimpin yang sibuk berkompromi dengan kepentingan-kepentingan politik jangka pendek.

Revolusi Kebijakan Untuk Keadilan Sosial.

1. Reforma Agraria Sejati

Pak Mirza, sudah saatnya Bapak berani mengambil langkah revolusioner dengan melaksanakan reforma agraria yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar redistribusi tanah, tetapi restrukturisasi kepemilikan lahan yang berkeadilan.

Segera lakukan langkah-langkah konkret, misalkan seperti:

• Lakukan audit menyeluruh terhadap kepemilikan lahan perkebunan besar
• Identifikasi tanah-tanah yang diperoleh melalui cara yang tidak sah atau merugikan masyarakat adat
• Kembalikan hak-hak tanah kepada petani kecil dan masyarakat adat
• Ciptakan koperasi pertanian yang kuat untuk melindungi petani dari eksploitasi tengkulak dan korporasi

2. Regulasi Ketat Terhadap Investasi Korporasi

Hentikan praktek liberalisasi buta yang hanya menguntungkan pemodal besar. Setiap investasi di Lampung harus tunduk pada prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Sebab, saya menilai Pemerintah mampu kok melakukan hal-hal konkret yang dapat dirasakan langsung dampaknya, seperti:

• Wajibkan perusahaan besar memberikan 30% keuntungan bersih untuk dana pembangunan masyarakat
• Terapkan sistem bagi hasil yang adil antara perusahaan dan masyarakat lokal
• Berikan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar hak-hak buruh dan merusak lingkungan
• Prioritaskan UMKM dan koperasi dalam memberikan izin usaha

3. Sistem Pajak Progresif Yang Berkeadilan

Terapkan sistem pajak progresif yang memaksa si kaya berkontribusi lebih besar untuk pembangunan daerah. Gunakan hasil pajak tersebut untuk program-program pemberdayaan masyarakat miskin.

• Naikkan pajak bumi dan bangunan untuk lahan perkebunan besar
• Kenakan pajak khusus untuk perusahaan yang meraup keuntungan di atas Rp.10 miliar per tahun
• Alokasikan minimal 50% dari pendapatan pajak untuk program pengentasan kemiskinan

4. Industrialisasi Berbasis Rakyat

Jangan biarkan Lampung hanya menjadi pemasok bahan mentah. Kembangkan industri hilir yang melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama, bukan hanya buruh.

Tentu banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah kedepannya, dibawah kepemimpinan Gubernur muda yang sampai hari ini saya nilai seorang Rahmat Mirzani Djausal sosok yang sangat potensial sekali secara kapasitas intelektual dan spiritual yang menjadi faktor penting tentunya membangun Lampung kedepan lebih maju, seperti melakukan:

• Bangun pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit yang dikelola secara koperatif
• Ciptakan industri kreatif berbasis potensi lokal
• Berikan akses permodalan dan teknologi kepada pengusaha kecil
• Wajibkan perusahaan besar untuk melakukan transfer teknologi kepada masyarakat

5. Jaminan Sosial Universal

Ciptakan sistem jaminan sosial yang tidak bergantung pada belas kasihan, tetapi sebagai hak konstitusional setiap warga Lampung.

Langkah Konkret:

• Berikan jaminan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat Lampung
• Ciptakan program bantuan pengangguran yang bermartabat
• Sediakan rumah layak huni untuk keluarga miskin
• Berikan beasiswa penuh untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu hingga perguruan tinggi

Yay (Sapa Akrab Gubernur Lampung), dalam setiap kebijakan yang Kiyay ambil, selalu ada pilihan, berpihak kepada rakyat atau berpihak kepada pemodal. Tidak ada jalan tengah dalam soal keadilan sosial.

Rakyat Lampung tidak butuh janji-janji kosong tentang “kolaborasi” dan “sinergi” yang pada akhirnya hanya menguntungkan segelintir elit.

Kami butuh pemimpin yang berani berkata “tidak” kepada kepentingan kapitalis yang eksploitatif, dan berkata “ya” kepada keadilan sosial yang sesungguhnya.

Dengan dukungan 3.300.681 suara (82,7%) dari rakyat Lampung, sebagai Gubernur tentu memiliki legitimasi yang sangat kuat untuk melakukan perubahan radikal. Jangan sia-siakan kepercayaan ini untuk sekedar melanjutkan status quo yang merugikan rakyat.

Ingat yay, sejarah akan mencatat apakah kepemimpinan satu periode kedepan ini akan menjadi bagian dari solusi atau bagian dari masalah kemiskinan struktural di Lampung. Rakyat tidak akan mengingat berapa banyak pita yang iyay gunting atau berapa banyak foto atau konten yang iyay buat atau di ambil bersama pejabat pusat.

Yang akan diingat adalah, apakah dalam kepemimpinan Iyay kedepannya, seorang petani bisa hidup layak dari hasil kerjanya? Apakah seorang buruh bisa menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi? Apakah seorang nelayan bisa memiliki rumah yang tidak bocor ketika hujan?, itu sebuah fakta dan data yang dapat dibuktikan nantinya, dan akan tercatat dalam perjalanan karir kepemimpinan Iyay sebagai Gubernur Lampung dan tokoh politik, yang hari ini menurut hemat saya, Iyay cukup dikagumi oleh kalangan anak muda.

Saya menulis surat ini dengan harapan besar bahwa iyay adalah pemimpin yang berbeda dari pendahulu-pendahulu. Namun harapan tanpa aksi nyata hanyalah khayalan. Rakyat Lampung sudah terlalu lama menunggu perubahan yang sesungguhnya.

Tunjukkan bahwa visi “Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2025-2030” bukan hanya slogan politik yang indah, tetapi komitmen nyata untuk menciptakan keadilan sosial. Buktikan bahwa iyay adalah Gubernur untuk rakyat, bukan Gubernur untuk pemodal.

Waktu terus berjalan, Kemiskinan tidak menunggu kalender politik. Ketimpangan tidak peduli pada jadwal kampanye. Rakyat Lampung butuh kepemimpinan yang berani, tegas, dan berpihak kepada kebenaran.

Semoga surat terbuka yang saya sampaikan melalui kanal media ini bisa sampai ke Iyay dan Iyay baca, saya ingin mengirim surat ini langsung ke Iyay, tapi saya takut tidak sampai dan walaupun sampai ditakutkan nanti malah ketimbun di dalam tumpukan dokumen administrasi di meja kerja iyay.

Semoga tulisan ini menjadi cambuk untuk berbuat lebih baik, dan saran ini menjadi panduan untuk kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat.

Rakyat Lampung sedang menunggu, Sejarah sedang mencatat.